Data KTP Lansia Penerima Bansos Dicuri Buat Akun Judol, Kemensos Siapkan Verifikasi Ulang

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kiri)( ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menelusuri indikasi penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik golongan rentan penerima support sosial (bansos). Langkah ini dilakukan menyusul temuan lebih dari 1,4 juta info penerima faedah nan terindikasi terlibat aktivitas gambling daring (online).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, pemerintah tidak bakal serta-merta mencabut kewenangan bansos penduduk miskin. Hal ini mengingat adanya kejadian pencurian dan penyalahgunaan info pribadi milik lansia alias family tidak bisa oleh pihak luar maupun personil family mereka sendiri.

"Ada 1.400.000 lebih terindikasi penerima bansos bermain judol. Sekarang kita dalami, ada kejadian KTP penerima bansos dimanfaatkan orang lain untuk membikin akun, membeli motor, alias langganan listrik," kata Mensos nan berkawan disapa Gus Ipul di Jakarta, Rabu (2/9).

Rencana Verifikasi Ulang

Gus Ipul menjelaskan, berasas penyelidikan awal Kemensos, transaksi gambling daring kerap dilakukan oleh anak alias kerabat penerima faedah tanpa sepengetahuan pemilik KTP nan sebenarnya. Selain itu, ada pula indikasi pencurian info pribadi oleh pihak ketiga nan tidak bertanggung jawab.

Merespons kondisi tersebut, Kemensos memastikan bakal menerjunkan tim untuk melakukan verifikasi ulang di lapangan, khususnya bagi lansia alias penduduk tidak bisa nan support sosialnya sempat terhenti alias tertolak akibat indikasi sistemik ini.

"Jika terbukti memenuhi kriteria dan tidak bersalah secara langsung, bansos bakal tetap disalurkan," tegas Gus Ipul.

Guna mencegah kebocoran info pribadi penerima bansos di masa mendatang, Kemensos sekarang menyiapkan langkah mitigasi keandalan sistem info digital. Pihaknya juga memperkuat koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Polri untuk menindak tegas kejahatan siber dan aktivitas gambling daring.

Di sisi lain, Gus Ipul meyakinkan bahwa pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) nan digarap berbareng Badan Pusat Statistik (BPS) sekarang semakin presisi. Sistem ini bisa memilah secara terperinci penyebab perubahan status ekonomi penduduk miskin, baik lantaran graduasi mandiri, efektivitas intervensi program pemerintah, maupun akibat kepemilikan info nan bermasalah. (Ant/P-4)