Data Desil Jadi Sorotan, Misbakhun Sebut Pemerintah Perbaiki Parameter

Jakarta -

Komisi XI DPR RI menyebut pemerintah tengah memperbaiki melalui kalibrasi ulang parameter-parameter ekonomi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat merespons DTSEN nan dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) sempat menjadi sorotan lantaran dinilai tak sesuai dengan kondisi ekonomi di lapangan.

"Pemerintah kan mau memperbaiki dengan DTSEN. Dari DTSEN itu kelak perbaikan-perbaikan itu bakal dilakukan dan parameter-parameter sedang diukur ulang agar lebih mengenal, lebih tepat," ujar Misbakhun di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).

Misbakhun menjelaskan melalui perbaikan info ini, seluruh kebijakan nan berangkaian dengan subsidi, jaring pengaman sosial, hingga support sosial diharapkan bisa menyasar masyarakat nan berhak. Oleh lantaran itu, pemerintah dikabarkan sangat perincian dalam menjalankan proses sensus ekonomi, termasuk mengkalibrasi ulang baseline Produk Domestik Bruto (PDB).

"Makanya, sekarang pemerintah sangat perincian dalam perihal melakukan sensus ekonomi. Itu nan sedang dijalankan, termasuk baseline PDB-nya sedang dikalibrasi ulang," tambahnya.

Meski BPS sekarang berada di bawah mitra komisi nan berbeda, Misbakhun menyebut perhatian terhadap info desil tetap menjadi sorotan utama. Pasalnya, info desil selama ini menjadi tolak ukur dalam menentukan kategori penerima perlindungan sosial.

"Nah, ini nan sedang kita perbaiki bersama. Jangan sampai kemudian negara sudah menggelontorkan duit nan nilainya sampai ribuan triliun itu kemudian tidak tepat sasaran," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah bakal terus memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) nan menjadi salah satu dasar untuk menentukan penerima subsidi dan support sosial (bansos).

Pembenahan dilakukan agar bansos tersalurkan ke masyarakat nan memang berhak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, DTSEN bakal terus disempurnakan agar dapat menjadi sumber info utama pemerintah dalam menjalankan beragam program.

"Pemerintah bakal terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

(rea/ara)