Data Bansos Error di DTSEN, Pemerintah Buka Layanan Ralat Mandiri

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul meminta masyarakat aktif melaporkan andaikan menemukan info penerima support sosial (bansos) nan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pemerintah membuka ruang pemutakhiran bagi penduduk nan merasa salah pengelompokkan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), baik lantaran semestinya menerima support namun tidak terdata (exclusion error), maupun sebaliknya (inclusion error).

Menurut Gus Ipul, kecermatan info menjadi kunci agar program support pemerintah betul-betul diterima oleh masyarakat nan berhak.

"Jadi kami minta masyarakat ya, jika misalnya menemukan penerima faedah alias masyarakat nan tidak layak menerima alias masyarakat nan memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera," kata Gus Ipul dalam rilis, dikutip Selasa (2/9/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah telah menyediakan beragam kanal pengaduan dan pemutakhiran info nan bisa dimanfaatkan masyarakat. Selain melalui jalur umum mulai dari musyawarah RT/RW, kelurahan alias desa hingga Dinas Sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), masyarakat juga dapat menyampaikan laporan secara langsung melalui kanal digital.

"Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat Command Center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG, di sana ada operator info desa, dan sekarang ada sekali lagi digitalisasi Bansos," ujarnya.

Gus Ipul menegaskan keterbukaan kanal pengaduan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas info penerima support sosial. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah berambisi setiap keluhan alias temuan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

"Jadi jika ada keluhan, setiap ada fakta-fakta nan ada di lapangan, kita segera tindaklanjuti, kita segera mutakhirkan," imbuhnya.

Ia juga mengapresiasi masyarakat nan selama ini aktif menyampaikan laporan mengenai ketidaksesuaian info bansos. Menurutnya, partisipasi publik sangat krusial untuk memperbaiki kualitas info sosial nan menjadi dasar penyaluran beragam program support pemerintah.

"Jadi itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran, Insya Allah info kita bakal makin akurat," kata Gus Ipul.

Menurut dia, pemutakhiran info kudu dilakukan secara berkepanjangan lantaran kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah. Setiap hari terdapat penduduk nan lahir, meninggal dunia, beranjak domisili, menikah, maupun mengalami perubahan tingkat kesejahteraan.

"Ini (pemutakhiran) penting, lantaran info menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka nan berhak," jelasnya.

Sebagai informasi, DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelola tunggal info nasional. Sementara itu, Kementerian Sosial berbareng pemerintah wilayah bekerja membantu proses pemutakhiran info melalui beragam saluran nan telah disediakan.

Gus Ipul menegaskan, pemerintah di bawah pengarahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun sistem info sosial nan terbuka dan jeli dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

"Prinsip nan pertama bahwa pemerintah mau terbuka. Pemerintah di bawah pengarahan Bapak Presiden Prabowo mau melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh info nan akurat. Nah dengan adanya pengelola tunggal info ini, ialah BPS, ini memudahkan kita untuk konsolidasi," pungkasnya.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]