Dari Produksi hingga Irigasi, Ini Capaian Pangan 2 Tahun Prabowo-Gibran

Jakarta -

Tepat dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan ketahanan pangan nasional menunjukkan hasil melalui peningkatan produksi beras dan jagung sepanjang 2025, pengadaan beras dalam negeri nan melampaui sasaran pada 2026, serta penguatan persediaan pangan pemerintah. Langkah tersebut ditopang kebijakan nilai gabah, pembangunan irigasi, support sarana produksi, dan penemuan pertanian di beragam wilayah Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi nasional sepanjang 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 13,29% dari 53,14 juta ton pada 2024. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksinya mencapai 34,69 juta ton, bertambah 4,07 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Luas panen padi juga meningkat 12,69% menjadi 11,32 juta hektare.

Kinerja positif turut terlihat pada komoditas jagung. Menurut BPS, produksi jagung pipilan kering berkadar air 14% pada 2025 mencapai 16,16 juta ton, naik 6,74% dari 15,14 juta ton pada 2024. Hasil tersebut menjadi bagian dari penguatan pasokan bahan pangan dan pakan, sekaligus memperlihatkan pentingnya diversifikasi produksi di luar beras.

Bagi Presiden Prabowo, ketahanan pangan merupakan bagian dari daya tahan bangsa dalam menghadapi ketidakpastian dunia dan perubahan iklim. Presiden juga menekankan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi akibat El Nino dan kekeringan.

"Alhamdulillah swasembada pangan sudah, persediaan pangan kita cukup," kata Prabowo di Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Pada sisi penyerapan hasil panen, Perum BULOG melaporkan pengadaan gabah dan beras dalam negeri telah mencapai 4.131.492 ton setara beras hingga 11 Oktober 2026. Realisasi tersebut setara dengan 103,29% dari sasaran pemerintah sebesar 4 juta ton, sekaligus mencatatkan pengadaan tertinggi sepanjang sejarah BULOG. Capaian ini juga melampaui realisasi pengadaan sepanjang 2025 nan mencapai 3.191.969 ton setara beras.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa keberhasilan melampaui sasaran merupakan hasil kerja berbareng beragam pihak di sentra produksi.

"Keberhasilan melampaui sasaran ini menjadi bukti bahwa dengan kerja bersama, amanah Pemerintah dapat kita jalankan secara optimal," ujar Ahmad Rizal beberapa waktu lalu.

Penguatan pengadaan tersebut diikuti upaya menjaga persediaan dan keterjangkauan pangan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada di kisaran 4,6 juta ton per 18 September 2026. Pemerintah juga melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta menyiapkan alokasi support pangan beras bagi 33,24 juta penerima untuk periode Oktober-Desember 2026, masing-masing sebanyak 10 kilogram per bulan. Program tersebut disiapkan untuk disalurkan secara berjenjang sesuai ketentuan kepada masyarakat sasaran.

Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya persediaan beras untuk menjaga akses pangan masyarakat.

"Stok kita di Bulog, hari ini tetap ada 4,6 juta ton," ujarnya saat meninjau penyaluran support pangan di Pekanbaru, Riau, pada 17 September 2026.

Untuk menjaga kepentingan petani, pemerintah juga mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram melalui kebijakan pengadaan dalam negeri.

Capaian pangan nasional lahir dari kontribusi daerah. Di Sumatera, produksi padi Sumatera Selatan pada 2025 mencapai 3,63 juta ton GKG, meningkat 24,67% dibandingkan 2024. Sementara itu, Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung terus berkedudukan sebagai pedoman produksi pangan sekaligus wilayah penguatan prasarana dan pemulihan lahan pertanian. Di Jawa, produksi padi Jawa Timur mencapai 10,44 juta ton GKG dan Jawa Barat 10,23 juta ton GKG pada 2025, menjadikan keduanya penopang utama pasokan beras nasional.

Di luar Jawa, Kalimantan Selatan mencatat produksi padi sekitar 1,18 juta ton GKG pada 2025, naik 14,55% dibandingkan 2024. Sulawesi Selatan menghasilkan 5,47 juta ton GKG, meningkat 13,45%.

Nusa Tenggara Barat mencapai 1,71 juta ton GKG, tumbuh 17,56%. Sementara itu, Papua Selatan menghasilkan 362,54 ribu ton GKG pada 2025, menunjukkan kontribusi wilayah timur dalam memperkuat pedoman produksi nasional.

Penguatan sektor pertanian di area timur juga dilakukan melalui ekspansi dan optimasi lahan. Kementerian Pertanian melaporkan pengembangan 83.030 hektare lahan untuk pencetakan sawah baru dan optimasi lahan seluas 54.399 hektare di Tanah Papua hingga 2026.

Pelaksanaan program tersebut perlu terus disertai pendampingan petani, kesiapan air, kepastian tata kelola lahan, dan perlindungan kepentingan masyarakat setempat agar peningkatan produksi dapat memberikan faedah berkelanjutan.

Untuk mendukung produktivitas, Kementerian Pekerjaan Umum merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi nan melayani sekitar 589.606 hektare pada 2025 serta menargetkan cakupan 750.000 hektare pada 2026.

"Seluruh capaian ini merupakan bentuk komitmen Kementerian PU dalam memastikan prasarana mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Menteri PU Dody Hanggodo beberapa waktu lalu.

Modernisasi pertanian turut diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong penggunaan Internet of Things (IoT) dan kepintaran artifisial untuk membantu petani mengukur kondisi lahan dan mengelola pemupukan secara lebih tepat.

Dalam salah satu contoh penerapan di Sragen, Jawa Tengah, penggunaan sensor tanah dilaporkan bisa menekan pemakaian pupuk dari sekitar 1.600 kilogram menjadi 750 kilogram per hektare alias sekitar 53%. Di Sukabumi, Jawa Barat, teknologi IoT juga dimanfaatkan pembudidaya ikan nila untuk menjaga kondisi air dan mendukung produksi.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa teknologi kudu datang untuk menjawab kebutuhan masyarakat di sentra produksi.

"Teknologi digital jangan hanya dinikmati di perkotaan, tetapi kudu masuk ke desa-desa untuk mendukung program swasembada pangan Presiden," ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).

Kemkomdigi juga berkedudukan memperkuat akses info publik mengenai program dan kebijakan pemerintah serta mendorong mengambil teknologi nan relevan bagi petani dan pelaku upaya pangan.

Pemerintah menyadari bahwa penguatan persediaan dan produksi tetap perlu dibarengi pengendalian nilai di tingkat konsumen, kelancaran pengedaran antardaerah, perlindungan pendapatan petani, serta antisipasi cuaca ekstrem. Data BPS menunjukkan produksi beras pada Agustus 2026 tetap mengalami penurunan secara tahunan sehingga kesinambungan produksi, penguatan irigasi, dan pengelolaan persediaan tetap menjadi prioritas hingga akhir tahun.

Memasuki tahun ketiga, pemerintah melanjutkan langkah lintas kementerian dan wilayah agar hasil produksi tidak hanya meningkat, tetapi juga terserap dengan baik, tersimpan secara memadai, dan dapat diakses masyarakat dengan nilai terjangkau.

"Dengan kontribusi sentra pangan dari Sumatera hingga Papua, ketahanan pangan nasional diarahkan menjadi fondasi kemandirian ekonomi sekaligus perlindungan masyarakat di tengah tantangan global," tutupnya.

(akd/ega)