Dari Kawasan Transmigrasi, TEP ITS Bawa Inovasi Layanan Kependudukan

Jakarta -

Menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) alias Akta Kelahiran sekarang tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan bagi penduduk di Kawasan Transmigrasi Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan.

Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menghadirkan penemuan digital nan memungkinkan masyarakat memulai pengajuan arsip kependudukan cukup melalui telepon seluler.

Inovasi TEP ITS di Ransiki menjadi gambaran gimana transformasi transmigrasi menghadirkan peran baru perguruan tinggi di area transmigrasi. Kehadiran para akademisi tidak berakhir pada penelitian, tetapi diarahkan untuk menghasilkan solusi nyata bagi persoalan nan dihadapi masyarakat.

Ketua Tim Ekspedisi Patriot (TEP) ITS Yogantara Setya Dharmawan mengatakan penemuan tersebut lahir dari kebutuhan nyata masyarakat di area transmigrasi Ransiki nan tetap menghadapi tantangan jarak dan akses dalam memperoleh pelayanan manajemen kependudukan.

"Kami memandang masyarakat tidak semestinya selalu menempuh perjalanan jauh hanya untuk memulai pengurusan arsip kependudukan. Karena itu, kami mencoba menghadirkan sistem nan sederhana dan mudah diakses melalui telepon seluler, sehingga teknologi dapat membantu mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat," kata Yogantara, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).

Inovasi tersebut merupakan bagian dari hormat TEP di area transmigrasi melalui riset bertema 'Digitalisasi Kelembagaan Organisasi Non-Profit di Kawasan Transmigrasi Ransiki'. Sistem ini dikembangkan untuk mendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari Selatan dalam memperluas jangkauan pelayanan hingga ke masyarakat nan tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

Melalui sistem digital, masyarakat nantinya dapat mengusulkan kebutuhan manajemen lebih awal tanpa kudu terlebih dulu datang ke instansi Disdukcapil. Langkah ini menjadi solusi atas tantangan jarak dan akses transportasi nan tetap dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah Manokwari Selatan.

TEP ITS mengembangkan sistem tersebut dengan prinsip sederhana: teknologi kudu mudah digunakan dan betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat.

"Digitalisasi ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan petugas pelayanan. Justru sebaliknya, sistem tersebut dirancang untuk memperkuat pola jemput bola," ucap Yogantara.

"Data pengajuan penduduk dapat membantu pemerintah mengetahui kebutuhan masyarakat lebih awal sebelum petugas turun langsung ke kampung-kampung dan wilayah nan jauh dari pusat pelayanan," sambungnya.

Dengan pola tersebut, pelayanan publik tidak lagi hanya mengandalkan masyarakat untuk datang ke pemerintah. Pemerintah dapat bergerak lebih aktif mendatangi masyarakat dengan membawa kebutuhan pelayanan nan telah dipersiapkan berasas info pengajuan.

Bagi warga, manfaatnya adalah proses awal pengurusan arsip menjadi lebih mudah dan praktis. Sementara bagi pemerintah wilayah (pemda), sistem tersebut dapat membantu mengelola permohonan masyarakat secara lebih terorganisasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan lapangan.

Menteri Transmigrasi RI (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan TEP datang untuk membawa pengetahuan pengetahuan dan penemuan langsung ke tengah masyarakat serta menjadikan area transmigrasi sebagai ruang lahirnya beragam solusi pembangunan.

"Inilah makna hormat Tim Ekspedisi Patriot. Kami mau pengetahuan pengetahuan tidak hanya berakhir di kampus alias dalam laporan penelitian, tetapi datang menjawab persoalan masyarakat," ujar Iftitah.

"Kalau penduduk nan tinggal jauh dari pusat pemerintahan bisa mendapatkan akses pelayanan nan lebih mudah melalui teknologi, maka itulah faedah nyata nan mau kita hadirkan," sambungnya.

Menurut Iftitah, transformasi transmigrasi bukan semata membangun area secara fisik, melainkan juga membangun kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan inovasi.

"Ke depan, area transmigrasi kudu menjadi ruang kerjasama dan pusat lahirnya inovasi. Pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat kudu bekerja berbareng agar pembangunan betul-betul menghadirkan perubahan," tegas Iftitah.

"Prinsipnya sederhana: pelayanan pemerintah kudu semakin dekat dengan rakyat, bukan rakyat nan terus dipaksa jauh-jauh mendekati pusat pelayanan," pungkasnya.

(akn/ega)