Danantara Tegaskan Kepastian Berusaha dalam Mandat DSI

Jakarta -

Danantara Indonesia menegaskan upayanya agar PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjalankan mandat penguatan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis secara terukur, profesional, dan akuntabel.

Danantara Indonesia memahami keberhasilan penyelenggaraan mandat DSI ini bertumpu pada kepastian berusaha: perjanjian nan sudah ditandatangani tetap dapat terus berjalan, selama tidak terjadi under-invoicing.

Menjaga kepercayaan mitra jual beli internasional dan penanammodal adalah prioritas, dan seluruh langkah DSI dirancang untuk memperkuat kepercayaan tersebut.

Masa Transisi: Penguatan Transparansi Tanpa Disrupsi

Pemerintah telah menetapkan masa peralihan nan dimulai pada 1 Juni 2026 dan bakal dievaluasi berkala sesuai dengan ketentuan peraturan nan berlaku.

Pada fase ini, konsentrasi utama DSI adalah memperkuat sistem pelaporan dan monitoring melalui digitalisasi. DSI sedang membangun platform digital untuk menganalisis info transaksi ekspor komoditas SDA strategis, sehingga indikasi under-invoicing dapat diidentifikasi secara objektif dan berbasis data.

"Pendekatan ini memungkinkan DSI memfokuskan perhatian pada transaksi nan memerlukan evaluasi, sementara kebanyakan transaksi nan telah wajar dapat melangkah dengan lancar," ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia, dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Keberlangsungan Kontrak dan Jaminan Kerahasiaan

DSI berkomitmen penuh menjaga kerahasiaan (confidentiality) seluruh info komersial dan ketentuan kontraktual nan diperolehnya.

Kontrak nan telah ditandatangani dapat terus melangkah selama tidak terjadi under-invoicing. Dengan demikian, pelaku upaya nan telah menjalankan praktik ekspor nan baik tidak bakal mengalami halangan dalam menjalankan usahanya sehingga tercipta kepastian norma dan suasana berupaya nan kondusif.

Pasca-Transisi: Pelaksanaan nan Hati-hati, Wajar, dan Akuntabel

Pasca-transisi, DSI mengedepankan penyelenggaraan perannya sebagai perantara - ialah memfasilitasi dan mengawasi penyaluran ekspor, di mana hubungan komersial antara produsen dan mitra dagangnya dapat tetap berjalan.

Memulai penyelenggaraan dengan peran ini krusial untuk memastikan tidak terjadi disrupsi terhadap proses ekspor komoditas SDA strategis, sekaligus mencapai tujuan utama, ialah perdagangan nan berjalan secara fair, transparan, dan bebas dari praktik under-invoicing.

"Pelaksanaan peran ini bakal dievaluasi secara berkala dan terukur, dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem dan pencapaian tujuan dimaksud," ungkapnya.

Harga komoditas SDA strategis bakal ditetapkan secara wajar dengan merujuk pada metodologi nan fair, transparan, dan akuntabel untuk masing-masing komoditas, dengan tujuan mencegah under-invoicing dan memastikan nilai ekspor nan tercatat menggambarkan transaksi nan sebenarnya.

Metodologi tersebut bakal mempertimbangkan penyesuaian nan wajar atas perbedaan kualitas, spesifikasi, biaya logistik, dan struktur perjanjian - sehingga kelaziman nilai dinilai dalam konteks nan utuh, menutup celah manipulasi tanpa menyeragamkan transaksi nan secara komersial memang berbeda.

Kelancaran Ekspor dan Dialog Pemangku Kepentingan

Danantara Indonesia dan DSI bakal terus berbincang dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga agar penyelenggaraan mandat DSI melangkah konsisten dan tanpa disrupsi terhadap proses ekspor.

Dalam menjalankan mandatnya, DSI senantiasa menerapkan prinsip tata kelola nan baik (good governance) - transparansi, akuntabilitas, dan integritas - dengan sistem komersial nan wajar dan terukur.

(ega/ega)