1 jam yang lalu
Menurut Rudy, biaya transfer dari pusat sangat berpengaruh terhadap shopping pegawai dan penyelenggaraan program wajib daerah, termasuk pelayanan publik. Karena itu, dia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali besaran alokasi TKD untuk Kaltim.
"Kami meminta pemerintah mempertimbangkan kembali besaran alokasi dan penyaluran biaya transfer wilayah lantaran sangat memengaruhi pemenuhan shopping pegawai serta shopping wajib, seperti pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, pengawasan, dan training ASN," katanya.
Rudy menilai realisasi TKD saat ini tetap terlalu rendah. Menurut dia, idealnya penyaluran biaya transfer wilayah pada pertengahan tahun sudah mencapai 45 hingga 50 persen.
"Yang paling ideal sekitar 45 sampai 50 persen. Kondisi ini membikin sejumlah aktivitas wilayah sedikit terganggu. Sementara kepala wilayah dituntut berakselerasi dalam membelanjakan APBD agar biaya tidak mengendap di kas daerah," pungkasnya.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·