Dalih Pemerintah RUU Polri Dibahas Kilat

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah menjelaskan argumen pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Polri di Komisi III DPR RI berjalan singkat.

Panitia Kerja (Panja) RUU Polri menggelar rapat membahas DIM RUU Polri pada Senin (8/6). Lalu revisi UU Polri disahkan menjadi UU pada rapat paripurna, Selasa (9/6).

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan perubahan nan dibahas dalam revisi tersebut hanya menyentuh sejumlah substansi tertentu.

"Jadi RUU Polri ini sebetulnya kenapa pembahasannya tidak begitu lama, hanya ada 20 substansi dan substansi baru nan menjadi materi pembahasan. Materi pembahasan itu ada 7," kata laki-laki nan disapa Eddy ini di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Beberapa substansi itu di antaranya mengenai tugas Polri, lampau afirmasi terhadap penyandang disabilitas nan bisa direkrut sebagai personil Polri berasas skill unik nan dimiliki.

"Kemudian nan ketiga, itu berangkaian dengan agunan sosial ya. Itu perihal nan wajar ya dengan kesehatan dan lain sebagainya," katanya.

Lalu mengenai dengan pemisah usia pensiun. Revisi UU itu mengatur usia pensiun untuk Bintara dan Tamtama 59 tahun, sementara untuk Perwira baik Perwira Pertama, Perwira Menengah, maupun Perwira Tinggi 60 tahun.

Kemudian mengenai penugasan Polri di luar struktur.

Ia menjelaskan pengaturan penugasan personil Polri di luar lembaga disesuaikan dengan petunjuk Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 nan mengatur kegunaan kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum.

"Itu nan kemudian kita rincikan pada bidang-bidang itu nan bisa apa, sekali lagi, dapat ditempatkan personil Polri di situ. Jadi di dalam penjelasan pasal pun kita memberikan contoh nan existing nan ada sekarang ini," katanya.

(yoa/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]