Cukai Tembakau Naik, Kemnaker Peringatkan Potensi Gelombang PHK

Kemnaker mengingatkan potensi PHK di industri hasil tembakau (IHT) sebagai akibat kenaikan cukai (CHT) dalam PP 28/2024.(Dok. Antara)

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperingatkan adanya potensi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri hasil tembakau (IHT) sebagai akibat dari kenaikan cukai hasil tembakau (CHT). Kebijakan ini tertuang dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Ketua Tim Kerja Bidang Kelembagaan Hubungan Industrial Kemnaker, Meynar Kusumo Wulandari, menyatakan bahwa setiap kenaikan cukai mempunyai hubungan langsung dengan langkah efisiensi nan diambil perusahaan. Hal ini diperparah dengan potensi penurunan volume produksi akibat pelemahan daya beli konsumen.

"Setiap kenaikan cukai nan efektif mempunyai hubungan langsung dengan efisiensi perusahaan. Karena cukai nan naik, efisiensi perusahaan pasti ada. Kemudian penurunan volume produksi akibat pelemahan daya beli dan pergeseran konsumsi," kata Meynar dalam obrolan di Jakarta, Jumat (26/6).

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu pengaruh domino PHK di sektor padat karya ini. Kehilangan pekerjaan di IHT tidak hanya berakibat pada pendapatan individu, tetapi juga menakut-nakuti kesejahteraan family pekerja secara luas.

"Efek domino PHK, kehilangan pekerjaan di sektor IHT tidak hanya menghilangkan pendapatan individu, tetapi menakut-nakuti kesejahteraan family secara luas mengingat besarnya serapan tenaga kerja di sektor ini," terangnya.

Meynar menambahkan, akibat PHK bakal meluas hingga memengaruhi aspek pendidikan dan kesehatan family nan ditinggalkan. Ia juga menyoroti tantangan nan dihadapi pekerja nan terkena efisiensi untuk kembali terserap di pasar kerja.

"Pekerja nan rentan terdampak efisiensi seringkali mengalami kesulitan nan terserap di sektor industri umum lain lantaran adanya skill mismatch dan aspek usia," pungkasnya. (Z-10)