1 jam yang lalu
Jakarta -
Metodologi pendataan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam corak desil saat ini dinilai rawan menghasilkan keputusan nan keliru. Sebab info nan digunakan tetap berasas perkiraan pengeluaran.
Peneliti sekaligus Director of Fiscal Justice CELIOS, Media Askar, menilai metodologi penetapan desil nan saat ini tetap mengandalkan perkiraan pengeluaran sangat rentan bermasalah atas keakuratan info tingkat kesejahteraan warga.
Padahal info ini kerap digunakan dalam penetapan desil nan akhirnya ikut menentukan tingkat kepantasan penduduk menerima support sosial (bansos).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebab pada akhirnya parameter pengeluaran seringkali menipu lantaran banyak family tampak mampu, namun pengeluaran esensial mereka seperti pendidikan dan kesehatan sebenarnya berasal dari utang pinjaman online (pinjol) hingga menjual aset seperti sawah.
Untuk itu menurutnya penetapan sasaran bansos semestinya didasarkan pada disposable income alias pendapatan bersih nan tersisa setelah dikurangi beban pengeluaran mendesak dan utang, bukan sekadar memandang pola pengeluaran alias penampilan luar.
"Saya berambisi pemerintah menggunakan info pendapatan dan pengeluaran nan lebih real. Kita butuh disposable income, pendapatan tersisa setelah utang dikeluarkan," kata Media dalam aktivitas obrolan 'Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia' di Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
"Banyak orang terlihat mampu, tapi pengeluaran pendidikan dan kesehatannya hasil dari utang pinjol alias jual sawah. Ke depan kita butuh info pendapatan nan akurat," sambungnya.
Dalam konteks ini, Media mengatakan pendataan disposable income masyarakat dapat dilakukan melalui sistem Coretax.
Sebab, sistem milik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini dapat merekam pendapatan bersih penduduk berasas nilai pajak nan dibayarkan.
Selain itu, sistem ini juga dapat merekam kepemilikan aset masyarakat dan beragam info krusial lainnya mengenai dengan tingkat kesejahteraan wajib pajak.
"Itu Cortex, jika kita gunakan dengan baik, itu ke depan bisa mencatat seluruh proyeksi aset masyarakat Indonesia. Idealnya di negara lain, aplikasi semacam Cortex tidak hanya diisi oleh pembayar pajak. Itu harusnya diisi oleh semua masyarakat Indonesia," terang Media.
Media menjelaskan jika seluruh penduduk negara diwajibkan untuk mengisi info dalam sistem Cortex terlepas apakah mereka merupakan wajib pajak alias tidak, pemerintah dapat dengan mudah memandang kepemilikan aset dan pendapatan bersih masyarakat.
"Karena support sosial itu adalah perjanjian politik. Jadi jika seandainya pendapatan aset saya di bawah garis kemiskinan, saya isi Cortex, saya otomatis jadi miskin, negara otomatis mengirimkan saya uang. That's what we call tax benefit," jelasnya.
"Kemudian si A ini sebelumnya miskin, tiba-tiba dia dapat warisan, bisnisnya lancar, dia kaya, dengan Cortex tadi dia bakal mikir, 'waktu saya miskin, saya dikasih duit sama negara, sekarang saya bayar pajak'. Nah, ini bisa dilakukan ke depan," lanjut Media.
(igo/hns)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·