Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China sekarang tengah menjalankan penelitian perdagangan bebas paling ambisius dengan menyulap Pulau Hainan menjadi area pabean unik senilai US$ 113 miliar (sekitar Rp 1.966 triliun). Inisiatif nan dikenal sebagai Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan (Hainan FTP) ini resmi beraksi sejak 18 Desember 2024, di mana sistem operasional bea cukainya sekarang terpisah sepenuhnya dari wilayah daratan utama.
Melalui skema pelonggaran izin dan pemotongan tarif besar-besaran, proyek ini dirancang untuk menggaet penanammodal global. Langkah strategis tersebut sekaligus memposisikan Hainan sebagai pusat ekonomi kompetitif baru nan menjadi pengganti bagi Hong Kong di tengah dinamika ekonomi bumi saat ini.
Langkah strategis ini meningkatkan jumlah peralatan nan memenuhi syarat untuk masuk tanpa tarif dari sebelumnya hanya 21% menjadi 74%. Selain itu, kategori peralatan bebas bea juga diperluas lebih dari tiga kali lipat hingga mencakup lebih dari 6.600 kategori barang.
Di bawah kerangka kebijakan baru ini, barang-barang nan diproses di Hainan dapat masuk ke China daratan tanpa tarif jika nilai tambah lokalnya melampaui 30%. Rencana ini juga membuka akses bagi entitas asing ke jasa tertentu nan selama ini dibatasi di daratan, serta menyederhanakan prosedur investasi lintas batas.
Proyek ini diharapkan dapat mempercepat integrasi rantai pasok dan memperkuat hubungan ekonomi China dengan negara-negara di Asia Tenggara, nan berada tepat di depan arah Selatan Pulau ini.
"Pelabuhan ini dapat menjadi gerbang vital nan memimpin era baru keterbukaan China kepada dunia," kata Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng.
Peluncuran Hainan FTP langsung disambut positif oleh pasar, di mana saham-saham di China dan Hong Kong tercatat menguat pada hari Senin seiring tanda-tanda masuknya modal baru. Analis menilai Hainan berfaedah sebagai "medan pengetesan rendah risiko" bagi transisi China menuju keterbukaan ekonomi tingkat tinggi.
"Model Hainan pada dasarnya menawarkan liberalisasi terkelola nan bakal sangat bagus untuk mengintegrasikan kembali rantai pasokan, namun model ini tidak mempunyai sistem norma dan keterbukaan finansial nan bisa dibanggakan Hong Kong," kata Xu Tianchen, ahli ekonomi senior di Economist Intelligence Unit, kepada Reuters, akhir tahun lalu.
(fsd/fsd)
Addsource on Google
[Gambas:Video CNBC]
19 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·