China Siap Pererat Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia di APEC 2026

Pemerintah China siap menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ke-33 dan memperluas serta mempererat kerja sama dengan negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Pertemuan ketua ekonomi APEC pada November 2026 mendatang bakal dipusatkan di Shenzhen dan Guangzhou, Provinsi Guangdong, China. Perhelatan tersebut menandai ketiga kalinya China sebagai tuan rumah.

Chairman of APEC 2026 Senior Officials Meeting sekaligus President China Public Diplomacy Association, Chen Xu, mengatakan bahwa sejauh ini hubungan China dengan Indonesia dalam wadah APEC terjalin erat, dan dirinya pribadi mempunyai keterikatan nan cukup dalam dengan Indonesia.

"Saya sangat bangga dengan hubungan kita nan kuat dan terjalin erat di dalam APEC dan di luarnya. Saya baru saja kembali dari Jenewa, saya telah menjalin kerja sama nan sangat erat dan persahabatan pribadi dengan rekan saya dari Indonesia," katanya kepada kumparan usai Konferensi Pers Linjia 7 Salon di Beijing, China, dikutip Kamis (30/4).

Chen menyebut bahwa dirinya terkesan dengan momentum nan kuat dan kemauan Indonesia untuk memberikan kontribusi lebih banyak pada APEC, termasuk dalam perhelatan akbar pada tahun ini.

Di sisi lain, dia juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan penggerak ekonomi nan sangat krusial di Asia Tenggara maupun Asia Pasifik, dan China memerlukan peran nan lebih besar bagi Tanah Air.

"Indonesia adalah pemain nan sangat krusial di ASEAN dan juga dalam urusan regional. Kami mengandalkan Indonesia untuk memainkan peran nan lebih besar dalam beragam rumor di area ini dan di luarnya," tegas Chen.

Dorong Penguatan RCEP

Sementara itu, Member of the Pacific Economic Cooperation Council, Zhang Jianping, mengatakan bahwa saat ini APEC mencakup lebih dari sepertiga dari perjanjian perdagangan bebas global.

Di antara 202 perjanjian nan berlaku, sekitar 36 persen perjanjian perdagangan bebas dimiliki oleh 21 persen dari ekonomi APEC.

"Sebagian besar perjanjian perdagangan bebas ini terjadi di dalam ekonomi APEC," ungkap Zhang dalam paparannya saat konvensi pers.

Zhang melanjutkan, APEC berupaya membikin beragam perjanjian bilateral antar negara menjadi lebih selaras dan terintegrasi.

Salah satunya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ialah perjanjian perdagangan bebas terbesar di bumi nan mencakup 10 personil ASEAN dengan China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

"RCEP mencakup bagian terbesar dari populasi dan ekonomi. Sekitar 30 persen dari populasi tercakup di dalamnya, dan juga lingkungan perdagangan dan domain lainnya menjadi konsentrasi organisasi ini," jelasnya.

Zhang mencatat dari total arus perdagangan China nan mencapai lebih dari USD 6,5 triliun, sekitar 30 persen terjadi dalam kerangka RCEP. Selain itu, ada juga nan masuk dalam kerangka Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Dia menuturkan bahwa terdapat lebih dari 30 bab arsip dan banyak aturan, standar, serta langkah-langkah dari semua negara dalam CPTPP, termasuk kebijakan pemerintah, pengadaan, manajemen BUMN, perlindungan tenaga kerja, dan perlindungan lingkungan, dan sebagainya.

Di sisi lain, dia juga menyatakan bahwa sekitar 90 persen perjanjian nan dilakukan di RCEP maupun CPTPP dilakukan berasas prinsip perdagangan bebas, sehingga menurutnya bakal ada lebih dari satu jalur menuju integrasi ekonomi regional.

"Kita kudu mendorong penyelarasan APEC dengan penyelarasan RCEP dan CPTPP. Dan jika memungkinkan, penyelarasan tersebut kemungkinan besar bakal menjadi jalur menuju integrasi ekonomi regional," tutur Zhang.

Adapun CPTPP merupakan perjanjian perdagangan bebas melibatkan 11 negara di area Asia-Pasifik, nan merupakan perkembangan dari TPP setelah Amerika Serikat (AS) mundur.

Anggotanya mencakup Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.

Zhang menilai bahwa pada saat AS dan Jepang mendukung TPP, dia menegaskan bahwa TPP sebagian besar terdiri dari negara-negara maju, sehingga negara-negara berkembang kurang terwakili, termasuk China. Dia menilai RCEP sebagai wadah terbaik untuk terus dikembangkan.

"RCEP lebih merupakan organisasi nan menguntungkan bagi Tiongkok dan Indonesia serta negara-negara berkembang lainnya. Oleh lantaran itu, negara-negara berkembang lebih memilih ekspansi RCEP untuk menjadi bagian dari integrasi ekonomi di area tersebut. Jadi itu adalah pilihan nan baik," ungkapnya.

Kendati begitu, Zhang menyebut bahwa Direktur Eksekutif Sekretariat APEC juga mengakui bahwa ada lebih dari satu jalur menuju integrasi ekonomi. Dia berambisi KTT APEC ke-33 tahun ini dapat menghasilkan solusi nan konkret.

"RCEP lebih berfaedah bagi negara-negara berkembang, lantaran organisasi ini sebagian besar diikuti oleh negara-negara berkembang. Jadi kami berambisi dapat mencari titik jumpa terbesar melalui negosiasi dan menjadikannya bagian krusial dari organisasi Asia Pasifik," tandasnya.