China Luncurkan Operasi Khusus Depan Taiwan, Perang Tinggal Sejengkal?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China secara resmi meluncurkan sebuah operasi penegakan norma maritim unik di wilayah sebelah timur Taiwan pada Sabtu, (06/06/2026). Ini dilakukan sebagai corak respons keras atas pengumuman rencana pembicaraan pemisah maritim di wilayah tersebut oleh pihak Jepang dan Filipina.

Mengutip Russia Today, operasi penegakan norma maritim unik tersebut diluncurkan oleh Kementerian Transportasi China nan berkoordinasi dengan otoritas lokal setempat. lembaga tersebut juga menyatakan bahwa operasi ini secara unik bermaksud untuk menjalankan yurisdiksi penegakan norma manajemen maritim China secara penuh, serta untuk melindungi hak-hak dan kepentingan nasional lepas pantai mereka.

Langkah taktis Beijing ini dilakukan menyusul hasil pertemuan puncak KTT pada tanggal 28 Mei lampau di Tokyo, di mana Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menerbitkan pernyataan berbareng nan mengumumkan dimulainya pembicaraan pembatasan wilayah maritim pada area ekonomi eksklusif serta landas kontinen masing-masing negara.

Menanggapi pengumuman sepihak tersebut, ahli bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, langsung mengecam keras rencana tersebut lantaran wilayah perairan nan beriktikad dibatasi oleh Tokyo dan Manila berada di sebelah timur Taiwan nan diklaim Beijing sebagai area ekonomi eksklusif miliknya. Mao memberikan penegasan mengenai keterlibatan absolut negaranya dalam setiap urusan wilayah di sekitar perairan Taiwan tersebut.

"Setiap negosiasi nan melibatkan pembatasan maritim di perairan sebelah timur Taiwan kudu melibatkan China," tegas Mao.

Mao juga menambahkan bahwa pihak pemerintah Jepang dan Filipina telah secara nyata melanggar norma internasional lantaran melompati dan mengabaikan posisi Beijing dalam urusan pembatasan wilayah wilayah laut tersebut.

Di sisi lain, pihak Taiwan juga ikut membunyikan sirine tanda ancaman atas rencana pembicaraan nan bakal segera berjalan tersebut dengan mendesak pihak Tokyo dan Manila untuk berkonsultasi terlebih dulu dengan mereka lantaran area nan kemungkinan besar menjadi subjek negosiasi tumpang tindih dengan perairan di mana pulau itu menyatakan kewenangan dan kepentingannya.

Namun, Sekretaris Kabinet Kepala Jepang Minoru Kihara langsung memberikan pembelaan dan meredam kekhawatiran mengenai akibat norma dari hasil kesepakatan tersebut terhadap negara lain. Kihara menyatakan bahwa kesepakatan apa pun nan dicapai antara pihak Tokyo dan Manila tidak bakal mempunyai kekuatan norma nan mengikat bagi pihak luar.

"Tidak bakal mengikat secara norma bagi pihak ketiga mana pun," ujar Kihara.

Meskipun demikian, pihak penjaga pantai Taiwan menyatakan pihaknya telah mengerahkan setidaknya lima kapal patroli untuk merespons operasi China tersebut secara tepat, nan mereka nilai telah melanggar norma internasional, serta memantau pergerakan empat kapal pemerintah China nan berangkat dari Pelabuhan Xiamen di daratan utama.

China sendiri hingga saat ini tetap menganggap Taiwan sebagai wilayah teritorialnya sendiri, apalagi Presiden Xi Jinping secara konsisten menolak untuk mengesampingkan opsi penggunaan kekuatan militer demi mencapai ambisi reunifikasi tersebut.

Ketegangan antara China dan Jepang mengenai masalah kedaulatan Taiwan ini sebenarnya telah membara sejak November 2025 lalu, tepatnya ketika Perdana Menteri Takaichi memberikan peringatan keras bahwa upaya China untuk mengambil alih pulau tersebut dapat menjadi dasar kuat bagi dilakukannya intervensi militer asing.

Pihak China kemudian menuduh Takaichi sebagai perdana menteri Jepang pertama nan secara definitif membingkai skenario Taiwan sebagai situasi nan menakut-nakuti kelangsungan hidup, dan menambahkan bahwa narasi semacam itu secara historis telah berfaedah sebagai strategi jagoan bagi militerisme Jepang untuk meluncurkan tindakan agresi.

(tps/tps)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]