CFD Rasuna Said Jadi Langkah Tekan Emisi, DLH Catat Kadar Partikel Halus Menurun

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) alias Car Free Day (CFD) di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Minggu (7/6). Pelaksanaan CFD di salah satu area industri Jakarta itu disebut menjadi bagian dari upaya menekan emisi kendaraan bermotor dan memperbaiki kualitas udara ibu kota.

Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menunjukkan adanya penurunan konsentrasi partikel lembut PM2.5 selama penyelenggaraan CFD berlangsung. Penurunan tersebut terlihat baik di area Bundaran HI maupun di titik pemantauan nan berada di Rasuna Said.

Kepala DLH DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan sektor transportasi tetap menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara di Jakarta. Karena itu, pengurangan penggunaan kendaraan pribadi terus didorong melalui beragam kebijakan, termasuk ekspansi penyelenggaraan HBKB.

“HBKB di Rasuna Said, area Sudirman–Thamrin, dan HBKB tingkat kota menjadi bagian dari upaya mengurangi emisi kendaraan bermotor sekaligus mendorong masyarakat beranjak ke moda transportasi nan lebih ramah lingkungan,” ujar Dudi dalam keterangannya, Minggu (7/6).

Menurut Dudi, penyelenggaraan HBKB tidak hanya bermaksud menyediakan ruang publik nan lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas udara.

“Pengendalian polusi udara memerlukan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Karena itu, kami membujuk penduduk mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan lebih memanfaatkan transportasi umum, melangkah kaki, alias bersepeda dalam aktivitas sehari-hari,” katanya.

Dudi menilai perubahan pola mobilitas masyarakat menjadi salah satu aspek krusial dalam upaya memperbaiki kualitas udara Jakarta secara bertahap. Menurut dia, perbaikan kualitas udara tidak bisa dicapai secara instan dan memerlukan konsistensi dalam jangka panjang.

Sejumlah info pemantauan kualitas udara selama penyelenggaraan HBKB turut menunjukkan adanya penurunan kadar PM2.5, ialah partikel lembut nan dapat masuk ke saluran pernapasan dan berakibat terhadap kesehatan.

Di area Bundaran HI, konsentrasi PM2.5 tercatat berada di nomor sekitar 86,15 mikrogram per meter kubik (µg/m³) pada pukul 03.00 WIB. Angka tersebut kemudian menurun secara berjenjang selama penyelenggaraan HBKB hingga mencapai sekitar 60,30 µg/m³ pada pukul 09.00 hingga 10.00 WIB.

Berdasarkan info tersebut, terjadi penurunan sekitar 27 µg/m³ alias sekitar 31 persen dibandingkan kondisi puncak pada awal hari.

Penurunan serupa juga tercatat di Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) Mobile nan ditempatkan di area Rasuna Said. Konsentrasi PM2.5 nan berada pada level 76,10 µg/m³ pada pukul 03.00 WIB turun menjadi 61,4 µg/m³ pada pukul 05.00 WIB.

Selanjutnya, kadar PM2.5 berada pada kisaran 54,9 hingga 55,5 µg/m³ selama pukul 06.00 sampai 09.00 WIB alias saat aktivitas HBKB berlangsung.

DLH DKI Jakarta menilai penurunan konsentrasi PM2.5 tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas udara selama berlangsungnya HBKB dibandingkan kondisi puncak pada awal hari. Berkurangnya aktivitas lampau lintas kendaraan bermotor di area pusat kota selama CFD disebut menjadi salah satu aspek nan memengaruhi kondisi tersebut.

Selain mendorong pengurangan emisi melalui HBKB, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan jasa pemantauan kualitas udara secara real time nan dapat diakses masyarakat melalui situs udara.jakarta.go.id dan aplikasi JAKI.

Menurut Dudi, info kualitas udara nan tersedia secara berkala dapat membantu masyarakat menyesuaikan aktivitas luar ruang, terutama bagi golongan rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan.

“Pemantauan kualitas udara secara berkala krusial agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas luar ruang sesuai kondisi udara nan terjadi,” tuturnya.

Ia menjelaskan info nan ditampilkan pada platform tersebut berasal dari jaringan 114 stasiun pemantau kualitas udara nan terdiri dari stasiun referensi dan sensor pemantau kualitas udara. Seluruh perangkat disebut telah memenuhi standar ilmiah dan ditempatkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat.

Di sisi lain, Dudi menegaskan bahwa upaya memperbaiki kualitas udara Jakarta memerlukan partisipasi aktif masyarakat melalui perubahan perilaku nan lebih ramah lingkungan.

“Upaya perbaikan kualitas udara tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Diperlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat melalui perubahan perilaku nan lebih ramah lingkungan agar Jakarta menjadi kota nan semakin sehat dan nyaman untuk dihuni,” tutupnya.