Cegah Haji Ilegal, Timwas DPR Dorong Pengesahan Perpres Imigrasi

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Tim Pengawas Haji DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah segera menyelesaikan pembahasan dan pengesahan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Keimigrasian.

Ia mengatakan izin tersebut krusial untuk memperkuat sistem pengawasan penduduk negara Indonesia nan berjalan ke luar negeri, termasuk haji ilegal.

"Perpres Tata Kelola Keimigrasian kudu segera dipercepat agar pengawasan terhadap mobilitas WNI, termasuk jemaah haji dan umrah, mempunyai payung norma nan lebih kuat," ujarnya jelang berangkat ke Tanah Suci.

Ia menilai penguatan keimigrasian tidak hanya berangkaian dengan penyelenggaraan haji, tetapi juga perlindungan penduduk negara Indonesia dari potensi tindak pidana perdagangan orang.

Dalam sejumlah kasus, modus keberangkatan ke luar negeri kerap memanfaatkan jalur visa umrah maupun wisata.

"Penguatan tata kelola keimigrasian menjadi krusial bukan hanya untuk haji, tetapi juga perlindungan WNI di luar negeri," kata Rieke.

Timwas Haji DPR berambisi izin tersebut nantinya bisa memperkuat pengawasan di pintu keberangkatan sekaligus mempersempit ruang mobilitas praktik perjalanan ilegal.

Dengan pengawasan lebih ketat, penyelenggaraan haji diharapkan berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai patokan nan bertindak di Indonesia maupun Arab Saudi.

Rieke kembali menyoroti praktik keberangkatan haji menggunakan visa nonresmi menjelang puncak musim haji 2026. 

Ia meminta pemerintah mengatasi itu dengan memperkuat sistem keimigrasian.

Menurutnya, itu menjadi langkah mendesak untuk mencegah praktik haji terlarangan nan tetap kerap ditemukan dalam beberapa tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengatakan penggunaan visa umrah untuk berhaji bukan persoalan sederhana.

Pengawasan perlu melibatkan lintas lembaga. Selain itu, celah dalam tata kelola keimigrasian juga kudu ditutup.

"Kasus penggunaan visa nonhaji ini kudu menjadi perhatian serius bersama. Pengawasan keimigrasian kudu diperkuat agar tidak ada lagi penduduk negara nan berangkat melalui jalur nan tidak sesuai aturan," kata Rieke saat hendak berangkat ke Tanah Suci, Senin (18/5).

Ia menegaskan DPR tidak berada pada posisi eksekutor, tetapi mempunyai tugas memastikan pengawasan melangkah efektif. Karena itu, koordinasi dengan kementerian terkait, terutama Direktorat Jenderal Imigrasi, bakal menjadi bagian krusial selama pengawasan di Arab Saudi berlangsung.

(agt)

Add as a preferred
source on Google