Cak Imin soal Wacana War Tiket Haji: Yang Antre Tinggal 2 Tahun Gimana Nasibnya?

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menanggapi wacana penerapan sistem ‘war tiket’ dalam penyelenggaraan ibadah haji oleh Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf (Gus Irfan).

Cak Imin menilai, hingga saat ini sistem ‘war tiket’ belum tentu efektif untuk diterapkan di Indonesia. Ia menekankan sistem antrean haji nan melangkah saat ini sudah berjalan lama dan menjadi dasar angan jutaan calon jemaah.

“Saya belum memandang itu efektif ya, lantaran sistem antrean itu betul-betul sudah melangkah dan sudah lama orang mengantre,” ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (10/4).

“Jangan sampai masa tunggu nan panjang itu kemudian putus, pupus harapan,” lanjutnya.

Menurut dia, jika wacana ini merupakan perubahan sistem secara tiba-tiba, berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi mereka nan sudah mendekati agenda keberangkatan setelah menunggu bertahun-tahun.

Cak Imin mencontohkan, ada jemaah nan masa tunggunya tinggal beberapa tahun apalagi hanya dua tahun. Jika sistem diubah, nasib mereka bisa menjadi tidak jelas.

“Ya saya kira tetap ya, nan sudah telanjur ngantre tinggal 5 tahun, kasihan. nan sudah ngantre tinggal 2 tahun gimana, apalagi nan sudah ngantre tinggal 2 tahun nasibnya gimana?” tutur Cak Imin.

Ia pun menilai wacana tersebut perlu dikaji secara matang.

“Nah itu wacana itu tetap jauh lah, tetap panjang. Bisa saja tapi one day setelah proses, itu sekadar wacana gitu,” kata dia.

Sebelumnya, Gus Irfan, melemparkan wacana naik haji dengan sistem ‘war tiket’, bukan sistem antrean (waiting list) seperti nan melangkah saat ini.

Wacana itu disampaikan Gus Irfan dalam Pembukaan Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M, Rabu (8/4).

“Jujur, ketika kita bicara tentang antrean, pemikiran kami di Kementerian Haji —terutama pemikiran dari Wamen saya nan sangat progresif itu —muncul apakah perlu antrean nan begitu lama, apakah tidak perlu dipikirkan gimana kita kembali ke zaman-zaman sebelum ada BPKH?” ujar Gus Irfan dikutip dari akun Kemenhaj, Kamis (9/4).

“Sebelum ada BPKH, insyaallah tidak ada antrean. Waktu itu pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan nan mau berangkat haji, silakan membayar. Semacam ‘war tiket’,” lanjut politikus Gerindra ini.

Namun demikian, Gus Irfan belum mendetailkan soal wacana nan dimaksud. Menurutnya, wacana macam ini sah saja untuk dipikirkan.

“Apakah perlu kita memikirkan perihal seperti itu lagi? Tentu ini bukan perihal nan mudah untuk diputuskan. Tapi sebagai sebuah wacana tentu bisa sah-sah saja untuk kita pikirkan,” kata Gus Irfan.