Cair, Utang dari ADB Senilai Rp11,5 Triliun ke Kas Negara, Ini Peruntukannya

ilustrasi utang dari ADB.(AFP)

BANK Pembangunan Asia (ADB) menyetujui program pinjaman senilai US$650 juta alias setara Rp11,5 triliun untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal daerah, memajukan tata kelola secara digital, dan meningkatkan penyampaian jasa publik.

Dalam subprogram Program Percepatan Desentralisasi demi Meningkatkan Tata Kelola Daerah (Accelerating Decentralization for Improved Local Governance/ADIL), akomodasi pinjaman ADB bakal memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan wilayah dalam mengelola biaya publik.

“Program ini bakal mendukung platform digital nasional baru untuk integrasi dan pelaporan info fiskal, serta penilaian pajak properti nan lebih setara guna meningkatkan pendapatan daerah,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/9).

Selain itu, kerangka kerja sama juga mencakup beragam rumor mengenai perlindungan hak-hak sipil, termasuk perencanaan dan penganggaran nan responsif untuk melindungi wanita dan anak perempuan, serta integrasi akibat bencana.

"Aspirasi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 didukung secara strategis oleh pembangunan ekonomi di beragam provinsi, kabupaten, dan desa, tempat jasa publik esensial diberikan. Arsitektur fiskal dan digital negara nan semakin diperkuat memungkinkan penyediaan jasa nan lebih baik bagi masyarakat," ujar Bobur.

Bobur menuturkan 35-40 persen dari total pengeluaran publik, termasuk untuk pendidikan, kesehatan, dan prasarana lokal, dikelola di tingkat daerah. Karena itu, menurut dia, penguatan sistem pengelolaan finansial publik di wilayah menjadi krusial untuk mengatasi ketimpangan keahlian fiskal dan administratif. Ketimpangan tersebut bisa memengaruhi manajemen perpajakan, koordinasi kebijakan, dan penyediaan jasa publik di beragam wilayah.

Program ADIL merupakan kelanjutan dari Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Program ini ditujukan untuk mengatasi beragam tantangan struktural dalam sistem fiskal wilayah di Indonesia.

Program tersebut juga mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (RPJMN) dan Visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta memperkuat keberlanjutan lingkungan.

Sebagai informasi, ADB merupakan bank pembangunan multilateral nan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, inklusif, dan handal di area Asia dan Pasifik. ADB bekerja sama dengan negara personil dan mitranya untuk menangani beragam tantangan pembangunan melalui pembiayaan dan kemitraan strategis. (Ant/P-3)