Butuh Data Rinci untuk Wujudkan Ekonomi yang Inklusif bagi Perempuan

Petugas Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi melakukan pendataan kepada penduduk saat penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 di Perumahan Kota Deltamas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (26/6/2026).(Antara/Darryl Ramadhan)

SENSUS Ekonomi 2026 kudu bisa menghasilkan info nan rinci dan komprehensif agar kebijakan peningkatan partisipasi wanita di sektor ekonomi tepat sasaran. 

"Momentum penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis untuk mendapatkan info rinci dan komprehensif sebagai dasar penerapan kebijakan nan bisa meningkatkan partisipasi wanita di sektor ekonomi," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7). 

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berjalan dari Mei hingga Agustus 2026. 

Secara umum, aktivitas itu bermaksud mengumpulkan dan menyajikan info dasar mengenai seluruh aktivitas upaya di Indonesia. 

Menurut Lestari, SE 2026 kudu menghasilkan info nan rinci agar bisa menjadi dasar bagi para pengambil keputusan dalam membikin kebijakan.

Dengan begitu, tambah Rerie, sapaan berkawan Lestari, kebijakan nan lahir tidak berkarakter umum, melainkan tepat sasaran dan responsif terhadap halangan nyata nan dihadapi perempuan. 

Rerie menegaskan bahwa tanpa info nan memadai, upaya mendorong kesetaraan ekonomi bagi wanita bakal melangkah di tempat. 

"Ketika kita memperjuangkan hak-hak perempuan, sejatinya kita sedang berupaya memperkokoh peradaban bangsa. Saat ini, wanita tetap berhadapan dengan 'tembok kaca' struktural dan kultural nan menghalang akses mereka ke pekerjaan layak dan posisi strategis," ujar Rerie nan juga personil Komisi X DPR RI itu. 

Data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 menunjukkan kesenjangan nan tetap lebar. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita baru mencapai sekitar 56,63%, sementara itu laki-laki berada di nomor 84,40%. 

Lebih lanjut, Lestari menyoroti bahwa 61% wanita bekerja di sektor informal nan minim perlindungan dan agunan sosial serta tetap ada ketimpangan bayaran dengan rata-rata bayaran pekerja wanita tercatat Rp2,80 juta per bulan, lebih rendah dari laki-laki nan mencapai Rp3,55 juta.

Menurut Rerie, Sensus Ekonomi 2026 nan dilaksanakan BPS merupakan langkah maju, terutama dengan menggandeng Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM perempuan. 

"Kita perlu lebih dari sekadar menghitung jumlah pelaku usaha. Sensus alias survei nan dilakukan kudu bisa memotret secara perincian jenis halangan nan dialami perempuan, apakah itu beban ganda, akses modal, literasi keuangan, alias stigma budaya nan membatasi pilihan pekerjaan mereka," tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu. 

Data nan lebih tajam, ujar Rerie, bakal membantu pemerintah mengukur efektivitas program-program nan telah berjalan. 

"Data adalah kunci. Dengan info nan rinci, kita bisa merancang kebijakan afirmatif nan tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pengakuan terhadap kontribusi ekonomi wanita nan selama ini tidak terlihat," ujar Rerie.

Rerie berharap, info dari hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi injakan untuk mewujudkan TPAK perempuan nan lebih baik, serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi nan inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (*/I-2)