Buruh Batalkan Rencana Demo di DPR Senin Depan, Takut Ada Penyusup

Jakarta -

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) memutuskan menunda rencana tindakan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Semula tindakan ini dijadwalkan berjalan pada Senin (10/8) untuk mendesak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan keputusan penundaan tindakan itu diambil setelah koalisi mencermati perkembangan situasi di lapangan, nan mana diduga adanya kelompok-kelompok telah menunggu momentum tersebut untuk kemudian menumpang dan memanfaatkan situasi.

"Kami mencermati ada kelompok-kelompok nan memang sudah menunggu aktivitas pekerja menggelar tindakan besar-besaran. Kelompok nan tidak bertanggung jawab tersebut berpotensi menumpang dalam tindakan pekerja nan tergabung di KBPBI," kata Andi Gani dalam keterangan resminya, Selasa (4/8/2026).

Pasalnya tindakan unjuk rasa tersebut sedari awal direncanakan sudah bakal diikuti oleh sekitar 50 ribu pekerja dari 18 konfederasi nan tergabung dalam KBPBI. Namun atas pertimbangan potensi adanya 'penyusup', Presidium KBPBI memutuskan mengambil langkah sigap dengan menunda tindakan massa sembari terus mengawasi perkembangan situasi.

"Presidium KBPBI mengambil langkah sigap untuk menunda rencana tindakan besar tersebut sekaligus mengawasi situasi nan ada di lapangan. Kami memikirkan kondisi bangsa ini dan juga situasi masyarakat nan mulai resah dengan berita soal kerusuhan Agustus," tegas Andi Gani.

Salah satu 'bos' pekerja itu menegaskan komitmen KBPBI untuk terus mengawal pembahasan RUU Ketenagakerjaan melalui langkah-langkah konstitusional, dengan tetap mengedepankan keselamatan dan ketertiban dalam setiap agenda perjuangan buruh.

Sebelumnya, KBPBI telah melakukan safari politik ke beragam Fraksi di DPR dalam rangka menyerahkan draf usulan RUU Ketenagkerjaan. Draf itu disusun oleh personil Koalisi pekerja nan terdiri dari 18 konfederasi dan 157 federasi.

Lebih lanjut, koalisi juga berjumpa dengan Pimpinan DPR RI yaitu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Karenanya, meski saat ini KBPBI menunda tindakan unjuk rasanya, namun koalisi turut memperingatkan DPR bakal adanya potensi kerusuhan besar pada Agustus ini nan bisa saja terjadi jika aspirasi pekerja tidak diakomodasi. Koalisi menyampaikan bahwa pekerja tidak mau rangkaian demo Omnibus Law pada 2020 dan setelahnya kembali terulang.

"Kami tidak menginginkan seperti Omnibus Law, jadi berjejal, berjilid-jilid dan sangat panjang, dan perlawanan sangat keras di seluruh Indonesia," ucap Andi Gani.

(fdl/fdl)