Burkina Faso(Google)
PEMERINTAH Burkina Faso, Jumat (26/6), mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis nan bertindak segera. Keputusan tersebut menyusul "penilaian menyeluruh" terhadap keadaan hubungan bilateral antara kedua negara, menurut pernyataan pemerintah setempat.
Dalam pernyataannya, pemerintah Burkina Faso mengatakan bahwa kondisi nan diperlukan untuk hubungan nan didasarkan pada "saling menghormati, kepercayaan timbal balik, penghormatan terhadap prinsip non-intervensi dalam urusan internal dan kedaulatan nasional" tidak lagi terpenuhi.
Pemerintah setempat menuduh Prancis melakukan "aktivisme nan terus-menerus" nan menentang kepentingan Burkina Faso, serta dugaan support terhadap jaringan nan digambarkan sebagai subversif dan golongan teroris yang, menurut pernyataan tersebut, bertanggung jawab atas kekerasan nan memengaruhi negara dan wilayah Sahel.
"Dihadapkan dengan ambisi imperialis nan bermaksud untuk mendominasi negara kami dan menundukkan rakyat kami ini, kami memilih tanggung jawab dan kedaulatan," kata pernyataan itu.
Namun, pihak berkuasa Burkina Faso menekankan bahwa keputusan tersebut hanya menyangkut kerangka kerja kelembagaan hubungan diplomatik antara kedua negara dan tidak memengaruhi ikatan historis, kemanusiaan, budaya, dan sosial antara rakyat Burkina Faso dan Prancis. Pemerintah setempat juga mengatakan bakal memastikan pelindungan penduduk negara Prancis nan tinggal di Burkina Faso dan melindungi kepentingan mereka.
Pemerintah menyerukan penduduk negara untuk menunjukkan "tanggung jawab, pengendalian diri, dan kesadaran sipil" terhadap mereka dan semua ekspatriat nan tinggal di negara tersebut, dengan mematuhi norma nasional secara ketat.
Keputusan itu muncul ketika Burkina Faso berupaya membentuk kembali kebijakan luar negerinya, dengan pemerintah mengatakan mau mendiversifikasi kemitraannya, memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, dan membangun hubungan nan lebih seimbang dengan negara-negara lain.
Pemerintah Burkina Faso mengatakan tetap terbuka untuk perbincangan dengan organisasi internasional berasas rasa saling menghormati, timbal balik, dan kesetaraan kedaulatan negara. (Ant/P-3)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·