Buntut Kelangkaan BBM di Bali, DPR Desak Evaluasi Pertamina dan ESDM

Ilustrasi(Antara)

KELANGKAAN bahan bakar minyak (BBM) nan melanda Bali dalam beberapa hari terakhir memicu dorongan pertimbangan menyeluruh terhadap keahlian PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Gangguan pasokan ini dinilai bukan sekadar masalah antrean di SPBU, melainkan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan gambaran pariwisata internasional.

Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menegaskan bahwa gangguan pengedaran di lokasi wisata utama Indonesia kudu menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Menurutnya, akibat domino dari kelangkaan ini menyentuh langsung penghidupan masyarakat dan operasional pelaku usaha.

“Ketika pengemudi wisata terlambat menjemput tamu lantaran kudu mengantre BBM, perjalanan wisata terganggu, dan pengedaran kebutuhan hotel maupun restoran terhambat, persoalannya sudah melampaui antrean di SPBU. Ini menyangkut kualitas pelayanan pariwisata dan penghidupan masyarakat,” ujar Yoyok dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).

Kronologi dan Wilayah Terdampak

Berdasarkan info laporan lapangan, gangguan pasokan BBM di Bali mulai terdeteksi sejak 11-12 Oktober 2026 dan mencapai puncaknya pada 13-14 Oktober. Antrean panjang kendaraan dilaporkan terjadi secara masif di beberapa titik vital, meliputi:

• Kota Denpasar
• Kabupaten Badung
• Kabupaten Gianyar
• Kawasan Wisata Kuta dan Seminyak

Akar Masalah dan Langkah Darurat

Pertamina menjelaskan bahwa gangguan ini dipicu oleh hambatan teknis pada kapal tanker nan menyebabkan keterlambatan proses bongkar muat. Kondisi ini diperparah oleh lonjakan konsumsi BBM di Bali serta halangan lampau lintas nan menghalang pergerakan mobil tangki dari terminal ke SPBU.

Meski Pertamina telah melakukan langkah darurat dengan mengoperasikan terminal selama 24 jam dan menambah armada tangki, Yoyok menilai perihal tersebut belum cukup. Ia mempertanyakan keandalan sistem persediaan operasional (buffer stock) di Bali.

“Pertamina perlu menjelaskan kenapa keterlambatan pada satu tahapan pengedaran dapat berakibat luas. Apakah skenario keterlambatan kapal sudah diperhitungkan? Semua itu kudu dijawab dengan info realisasi penyaluran harian dan sasaran waktu pemulihan nan jelas,” tegas Yoyok.

Desakan Evaluasi Lintas Sektoral

Selain operasional Pertamina, Yoyok mendesak Kementerian ESDM dan BPH Migas untuk memperketat pengawasan. Ia menekankan bahwa klaim "stok nasional aman" tidak relevan jika pengedaran di tingkat lokal kandas menjamin kesiapan peralatan tepat waktu.

Ia juga mendorong keterlibatan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memetakan kerugian nan dialami pekerja transportasi dan pelaku upaya kecil. Yoyok mengusulkan pembentukan protokol penanganan krisis destinasi agar komunikasi kepada visitor tetap terjaga saat terjadi gangguan daya di masa depan.

“Bali adalah etalase pariwisata Indonesia. Jangan biarkan masyarakat dan pelaku upaya menanggung akibat dari persoalan pengedaran nan semestinya bisa diantisipasi sejak dini,” pungkasnya. (Dev/I-1)