BUMN Ekspor Dinilai Jadi Senjata Lawan Kebocoran SDA

Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib buka bunyi soal pembentukan BUMN unik ekspor di bawah koordinasi BPI Danantara. Labib menilai ini merupakan kebijakan nan dapat memperkuat tata kelola perdagangan sumber daya alam (SDA) Indonesia.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat mengoptimalkan untung negara dari sektor ekspor komoditas strategis. Dia menilai Indonesia memerlukan instrumen perdagangan nasional nan lebih terintegrasi agar ekspor sumber daya alam tidak lagi melangkah parsial dan rentan terhadap kebocoran penerimaan negara.

"Pembentukan BUMN ekspor di bawah Danantara dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sistem perdagangan nasional," ujar Labib dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya selama ini tata niaga ekspor komoditas strategis Indonesia tetap menghadapi beragam persoalan struktural, mulai dari praktik underpricing, lemahnya kontrol rantai perdagangan internasional, kebocoran devisa hasil ekspor, hingga rendahnya posisi tawar Indonesia di pasar global.

Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah dari kekayaan alam nasional dinilai belum sepenuhnya memberikan pendapatan maksimal bagi negara.

"Kehadiran perusahaan negara nan berfaedah sebagai aggregator sekaligus pengelola perdagangan ekspor SDA strategis diharapkan bisa mendorong optimasi untung perdagangan dunia bagi pendapatan negara," jelas Labib.

Harapan BUMN Ekspor

Dia berambisi konsep pembentukan BUMN tersebut tidak hanya berfaedah sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga bisa menjadi perusahaan negara nan berorientasi pada penguatan tata kelola perdagangan ekspor komoditas strategis Indonesia.

Melalui sistem one gate export, ekspor komoditas tertentu seperti batu bara, crude palm oil (CPO), nikel, hingga ferro alloy diharapkan dapat melangkah dalam sistem perdagangan nasional nan lebih terintegrasi dan terkoordinasi.

Menurutnya, model perdagangan tersebut berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menentukan benchmark nilai ekspor sekaligus meminimalkan praktik permainan nilai nan merugikan negara. Selain itu, negara dinilai bakal mempunyai kontrol nan lebih kuat terhadap arus perdagangan, devisa hasil ekspor, serta sinkronisasi info perpajakan dan transaksi internasional secara lebih transparan dan akuntabel.

"Selama ini Indonesia tetap cukup sering berada pada posisi price taker lantaran sistem ekspor melangkah terfragmentasi. Jika perdagangan ekspor strategis dapat terintegrasi melalui sistem nasional nan lebih kuat, maka kesempatan untuk meningkatkan leverage perdagangan, menjaga stabilitas pasar, serta meminimalkan praktik under invoicing bakal semakin besar," tegas Labib.

Sebagai personil Komisi VI DPR RI nan membidangi perdagangan, BPI Danantara, dan BUMN, dia menilai wacana pembentukan BUMN ekspor juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan persaingan perdagangan dunia nan semakin ketat.

Meski demikian, dia mengingatkan agar penerapan kebijakan tersebut tetap dirancang secara ahli dan tidak menimbulkan halangan birokrasi baru bagi pelaku upaya nasional. Dia mendorong agar pemerintah melibatkan asosiasi eksportir, pelaku industri, serta sektor hilirisasi dalam penyusunan skema operasional sehingga kebijakan tersebut dapat melangkah efektif, efisien, dan tetap mendukung daya saing ekspor Indonesia.

"Yang terpenting adalah gimana negara dapat datang melalui BUMN ekspor untuk memperkuat tata kelola SDA secara lebih strategis, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional, sehingga kekayaan alam Indonesia dapat memberikan faedah ekonomi nan lebih optimal bagi negara dan masyarakat," pungkasnya.

(hal/ara)