Bukan Cuma BGN, Program MBG Libatkan 18 Kementerian-Lembaga

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sekarang tak lagi setengah-setengah dalam mengawal keamanan pangan nasional. Lewat koordinasi besar lintas sektor, sebanyak 18 kementerian dan lembaga dikerahkan untuk memastikan makanan nan dikonsumsi masyarakat betul-betul aman, terutama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini menjadi sorotan lantaran melibatkan banyak pihak dalam satu sistem pengawasan terpadu. Pemerintah menilai pendekatan kolaboratif ini menjadi kunci untuk menutup celah nan selama ini berpotensi memicu kasus keracunan hingga gangguan kesehatan masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengungkapkan bahwa skema baru ini bukan sekadar koordinasi biasa, melainkan sistem nan dirancang untuk bekerja secara simultan dari pusat hingga daerah.

"Penyelenggaraan MBG ini melibatkan sekitar 18 kementerian dan lembaga, jadi memang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri," katanya dalam CNBC Indonesia Food Summit 2026 dengan tema "Indonesia Food Safety Urgency: Towards a New Policy Framework" di Menara Bank Mega, Senin (27/4/2026).

Keterlibatan banyak lembaga ini didorong oleh kompleksitas rantai pangan nan panjang. Mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga pengedaran ke masyarakat memerlukan pengawasan ketat dari beragam sisi.

Dalam sistem nan dibangun, pemerintah membagi peran secara jelas antar lembaga. Setiap sektor mempunyai tanggung jawab spesifik agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengawasan.

"Pengawasan ini dibagi sesuai kewenangan, ada nan menangani pangan olahan, pangan segar, sampai pangan siap saji, dan semuanya kudu terkoordinasi," jelasnya.

Tidak hanya di tingkat pusat, pengawasan juga diperluas hingga ke daerah. Pemerintah wilayah dilibatkan secara aktif sebagai ujung tombak penyelenggaraan di lapangan.

Hal ini dinilai krusial lantaran banyak kasus keamanan pangan justru terjadi di tingkat lokal. Dengan sistem baru ini, respons terhadap potensi masalah diharapkan bisa jauh lebih cepat.

"Koordinasi ini sampai ke pemerintah daerah, jadi jika ada temuan bisa langsung dikonsolidasikan dan ditangani," ungkapnya.

Selain memperkuat struktur pengawasan, pemerintah juga menyiapkan beragam pedoman teknis untuk memastikan standar keamanan diterapkan secara konsisten. Pedoman ini menjadi referensi bagi seluruh pelaksana di lapangan.

Langkah ini diambil setelah pemerintah memandang adanya peningkatan kasus keracunan makanan pada periode tertentu. Kondisi tersebut menjadi sirine untuk memperkuat sistem pengawasan secara menyeluruh.

"Sejak ada peningkatan kejadian, kita langsung bergerak dan memperkuat tata kelola serta pengawasan secara terpadu," katanya.

Dengan sistem baru ini, pemerintah berambisi tidak hanya bisa menekan akibat kesehatan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nan berjuntai pada sektor pangan. Keamanan pangan sekarang diposisikan sebagai rumor strategis nasional.

"Kita mau semuanya melangkah sigap tapi tetap terkoordinasi, lantaran dampaknya bukan hanya ke kesehatan, tapi juga ke ekonomi," ujar Nani.

(fys/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]