Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi perhatian publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah video nan memperlihatkan kendaraan roda dua berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) memicu spekulasi, termasuk soal jumlah unit hingga nilai anggaran nan digelontorkan pemerintah.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, pengadaan kendaraan tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujarnya dikutip Rabu (8/4/2026).
Ia juga meluruskan info nan beredar luas mengenai jumlah unit nan disebut mencapai 70.000. Menurutnya, nomor tersebut tidak benar.
"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit nan dipesan di tahun 2025," tegasnya.
Seiring dengan penjelasan tersebut, terungkap motor nan digunakan diduga merupakan produk dari merek Emmo, nan terbilang baru di pasar kendaraan listrik Indonesia. Bahkan, kreasi industri dari motor tersebut baru didaftarkan pada 2025, menambah perhatian publik terhadap proyek ini.
Dua model nan disebut bakal digunakan adalah jenis trail dan skuter matik. Model trail dirancang untuk menjangkau wilayah dengan medan sulit, sementara jenis skuter lebih ditujukan untuk penggunaan harian di area perkotaan.
Dari sisi harga, dilansir dari situs resminya, kedua motor ini berada di kisaran Rp 48 jutaan hingga Rp 56 jutaan per unit.
Spesifikasi nan beredar menunjukkan motor trail mempunyai keahlian melaju hingga 80 km per jam dengan jarak tempuh sekitar 70 km dalam sekali pengisian daya. Sementara itu, kapabilitas angkut dan ground clearance nan tinggi diklaim mendukung penggunaan di beragam kondisi jalan.
Meski demikian, hingga saat ini motor-motor tersebut belum didistribusikan ke pengguna akhir. Dadan menjelaskan, seluruh unit tetap kudu melalui proses manajemen sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum bisa digunakan secara resmi.
"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, bakal dicatat terlebih dulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelasnya.
Di sisi lain, keberadaan motor listrik dalam jumlah besar untuk program MBG juga memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan serta urgensinya di tengah beragam kebutuhan lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka bunyi ihwal viralnya info pengadaan sepeda motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berstiker Badan Gizi Nasional (BGN).
Purbaya mengakui, pada tahun lampau memang ada pengajuan anggaran untuk pembelian motor operasional dari BGN, termasuk untuk komputer. Namun, dia menekankan, anggaran itu pada tahun lampau telah ditolak oleh Kementerian Keuangan.
"Setahu saya tahun lampau pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, jika enggak salah ditolak," kata Purbaaya di kantornya, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Namun, unik untuk pengadaan tahun ini, dia belum bisa memastikan apakah menjadi disetujui alias tetap ditolak. Menurutnya, semestinya untuk tahun ini juga ditolak lantaran adanya prinsip efisiensi anggaran.
"Yang tahun ini saya enggak tahu. Saya bakal double check lagi, harusnya sama treatmentnya," tegas Purbaya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
5 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·