Buka Musrenbang Sulut, Tito Ajak Pemda Manfaatkan Program Prioritas Nasional

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulut.

Dalam arahannya, Tito membujuk seluruh kepala wilayah di Sulut untuk bisa menangkap dan memanfaatkan program unggulan pemerintah pusat. Berdasarkan info Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Provinsi Sulut termasuk wilayah dengan kapabilitas fiskal sedang, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) relatif seimbang.

Karena itu, dia menilai optimasi program pusat krusial dilakukan lantaran manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

"Baru satu program Bapak Presiden, (yaitu Program) Perumahan, itu saja bisa memberikan faedah banyak kepada para pimpinan, para pengambil kebijakan, baik Pak Gubernur maupun juga para Bupati/Wali Kota," ujar Tito, dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Tito juga menyoroti sejumlah program lain nan dapat dimanfaatkan pemerintah daerah, mulai dari ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.

Selain itu, ada pula program rehabilitasi sekolah, Cek Kesehatan Gratis, kampung nelayan dan pergaraman nasional, serta beragam program prioritas lainnya.

Tito menjelaskan, pemanfaatan program-program tersebut tidak hanya berakibat pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi corak produktivitas wilayah dalam meningkatkan PAD.

Ia mencontohkan support terhadap program pembangunan tiga juta rumah. Salah satu caranya adalah dengan mempermudah perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan kemudahan perizinan tersebut, sektor swasta bakal terdorong sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD melalui retribusi dan pajak daerah.

"Mal Pelayanan Publik inilah sistem satu atap. Semua pelayanan publik ada di situ. Ini buahpikiran bagus, untuk buat perizinan, juga cepat," tuturnya.

Dalam aktivitas tersebut turut datang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, serta jejeran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para bupati/wali kota se-Sulut.

(prf/ega)