Buka Dialog Nasional, Wali Kota Semarang Perkuat Sinergi Program MBG

Jakarta - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, secara resmi membuka Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gumaya Hotel Semarang. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi masyarakat.

Dalam sambutannya, Agustina menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program jangka pendek, melainkan investasi besar dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia nan lebih maju.

"Program ini adalah aktivitas berbareng untuk menyiapkan generasi masa depan nan sehat, kuat, dan produktif. Pembangunan bangsa kudu dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kecukupan gizi masyarakat," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Sejumlah rumor strategis menjadi konsentrasi pembahasan, seperti penguatan rantai pasok pangan, pemerataan distribusi, serta standarisasi menu sesuai kebutuhan tiap jenjang pendidikan.

Agustina menambahkan bahwa kerjasama multi pihak menjadi kunci dalam mengoptimalkan penyelenggaraan program. Melalui forum ini, diharapkan lahir formulasi kebijakan nan lebih adaptif dan aplikatif di lapangan.

"Kita manfaatkan forum ini untuk berganti pengalaman, mengidentifikasi tantangan, serta mengangkat praktik terbaik dari wilayah lain, sehingga penyelenggaraan MBG ke depan semakin efektif dan tepat sasaran," imbuhnya.

Sebagai corak komitmen, Pemerintah Kota Semarang hingga tahun 2026 telah mengoperasionalkan 174 SPPG nan menjangkau lebih dari 281 ribu penerima manfaat. Capaian ini terus diperkuat melalui penyempurnaan sistem pengelolaan dapur dan pengedaran jasa agar semakin efisien dan merata.

Agustina menegaskan, partisipasi Kota Semarang dalam forum ini merupakan bagian dari upaya berkepanjangan untuk meningkatkan kualitas layanan.

"Kami terus berbenah dan terbuka untuk belajar. Forum ini menjadi kesempatan krusial untuk memperkuat sistem, sekaligus memastikan jasa MBG dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional RI, Suardi Samiran, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah wilayah dalam memastikan kualitas penyelenggaraan program, khususnya melalui pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pemerintah wilayah mempunyai peran krusial dalam memastikan keamanan dan kualitas pangan. Diperlukan pengawasan rutin agar jasa nan diberikan betul-betul memenuhi standar," tegasnya.

Dialog nasional ini dihadiri oleh perwakilan Badan Gizi Nasional, akademisi, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan, termasuk perwakilan internasional dari Milan Urban Food Policy Pact alias MUFPP. Forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik sekaligus merumuskan solusi atas beragam tantangan penerapan MBG di daerah-daerah. (prf/ega)