Breaking: Irak Ancam Keluar dari OPEC

1 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Irak tengah mempertimbangkan opsi untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Ini jik golongan produsen minyak tersebut tidak mengizinkan Baghdad untuk meningkatkan kuota produksi minyaknya secara signifikan.

Kebocoran info sensitif dari internal produsen minyak terbesar kedua di OPEC ini, dikonfirmasi oleh sejumlah sumber nan mengetahui langsung masalah tersebut pada hari Kamis. Mengutip laporan eksklusif Reuters, jejeran pejabat senior Kementerian Minyak Irak menyatakan bahwa "pemerintah sedang bergulat dengan krisis finansial dahsyat akibat perang Iran" nan memblokir jalur ekspor strategis di Selat Hormuz.

Selama masa susah ini, Baghdad sebenarnya beriktikad untuk tetap memperkuat di dalam aliansi. Tetapi mereka menuntut Arab Saudi dan sekutu OPEC lainnya untuk memperlakukan usulan kenaikan kuota pasokan daya mereka dengan tingkat kesungguhan nan paling tinggi.

"Arab Saudi dan sekutu OPEC lainnya kudu memperlakukan masalah ini dengan sangat serius. Jika gagal, Irak bakal terpaksa mempertimbangkan semua opsi nan tersedia," ungkap senior Kementerian Minyak Irak ke laman tersebut, dikutip Jumat (26/6/2026).

Saat didesak mengenai apakah opsi angkat kaki dari OPEC sudah dibahas matang di tingkat kabinet, pejabat tersebut menyatakan bahwa langkah ekstrem itu tetap terlalu awal untuk diambil saat ini. Di sisi lain, ahli bicara Kementerian Minyak Irak langsung merilis pernyataan resmi nan menyebut bahwa berita mengenai rencana pengunduran diri Baghdad dari OPEC sama sekali tidak mencerminkan posisi resmi dari pemerintah Irak saat ini.

Sinyal ancaman dari Irak ini muncul di saat aliansi OPEC+ nan mempertemukan negara-negara OPEC dengan Rusia sedang melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kapabilitas produksi minyak mentah milik seluruh anggota. Penilaian kapabilitas tersebut nantinya bakal digunakan sebagai garis dasar referensi produksi untuk tahun 2027, nan menjadi tolok ukur utama dalam penetapan jatah kuota harian.

Sebagai catatan sejarah, Irak merupakan salah satu dari lima negara pendiri nan melahirkan OPEC di ibu kota Baghdad pada tahun 1960 silam. Mundurnya negara ini bakal menjadi pukulan telak kedua bagi OPEC setelah Uni Emirat Arab (UEA) memutuskan keluar dari aliansi kurang dari dua bulan lalu.

Berdasarkan info internal, kuota resmi Irak untuk bulan Juli dipatok sebesar 4,378 juta barel per hari. Namun realisasi di lapangan merosot tajam menjadi hanya 1,48 juta barel per hari pada Mei akibat halangan logistik pasca-penutupan Selat Hormuz.

Pemerintah Irak menegaskan bahwa mereka sedang konsentrasi memulihkan seluruh akomodasi prasarana pelayaran minyak agar bisa segera kembali ke kapabilitas ekspor penuh. Perdana Menteri (PM_ Irak Ali al-Zaidi nan baru menjabat sejak Mei menegaskan bahwa pembangunan kembali fondasi ekonomi dan penarikan investasi asing bakal menjadi agenda utama pemerintahannya, termasuk mendesak OPEC agar memberikan kuota nan setara sesuai jumlah populasi masyarakatnya.

"Irak sedang bekerja untuk memulihkan kapabilitas ekspor minyak penuhnya dan bermaksud untuk meningkatkan produksi minyak hingga 7 juta barel per hari selama beberapa tahun ke depan," jelas ahli bicara pemerintah Irak, Haider al Aboudi.

Meskipun otoritas Arab Saudi dan ketua OPEC memilih bungkam, seorang sumber industri minyak dari Rusia menilai ancaman politik dari Baghdad ini tidak bakal menjadi ancaman besar nan bisa merusak draf kesepakatan OPEC+. Pihak Rusia menilai pemberian sedikit kelonggaran kuota tambahan bagi Irak justru bisa membantu menjaga keseimbangan internal aliansi, di mana nilai minyak bumi sempat langsung bergerak turun ke bawah level US$ 73 (Rp 1,19 juta) per barel sesaat setelah laporan internal Irak ini bocor ke publik.

(tps/sef)

Add