BPS Usulkan Tambahan Anggaran 2027 Rp1,47 Triliun untuk Program Prioritas

ilustrasi(Antara)

Komisi X DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp6,48 triliun. Meski demikian, BPS menilai jumlah tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan operasional dan aktivitas strategis, mengingat besarnya jumlah satuan kerja (satker) di seluruh Indonesia.

Untuk memastikan penyelenggaraan program prioritas nasional dan penyediaan statistik berbobot tetap melangkah optimal, BPS mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp1.473,17 miliar.

"Tambahan anggaran tersebut untuk memenuhi kekurangan anggaran Program PPIS (Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik) sebesar Rp926,30 miliar dan Program Dukman (Dukungan Manajemen) sebesar Rp546,87 miliar," ungkap Sekretaris Utama BPS Zulkipli dalam keterangannya, Jumat (4/9).

Fokus Penggunaan Anggaran

Zulkipli menjelaskan bahwa tambahan anggaran pada Program PPIS bakal dialokasikan untuk membiayai Survei Ekonomi Terintegrasi. Survei ini merupakan lanjutan dari pendataan komplit Sensus Ekonomi 2026 nan bermaksud memperdalam info karakter upaya secara rinci. Data tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung parameter makro ekonomi serta menjadi dasar penyusunan Tabel Input Output.

Sementara itu, tambahan anggaran pada Program Dukman bakal difokuskan pada prasarana fisik, meliputi:

• Pembangunan gedung instansi nan telah mendapat izin prinsip Sekretaris Negara.
• Revitalisasi gedung instansi nan rusak dan tidak layak pakai.
• Pemulihan instansi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Flores (Nusa Tenggara Timur).

Distribusi Anggaran dan Satuan Kerja

Dari total pagu anggaran 2027 sebesar Rp6,48 triliun, BPS mengalokasikan porsi terbesar untuk daerah. Sebanyak 77,18% alias sekitar Rp4,999 triliun dialokasikan untuk BPS kabupaten/kota. BPS provinsi di seluruh Indonesia mendapat alokasi 11,09% (Rp718,45 miliar), sedangkan satuan kerja pusat memperoleh 11,73% (Rp759,58 miliar).

Saat ini, BPS mengelola total 539 satker nan terdiri dari 502 BPS kabupaten/kota, 34 BPS provinsi, dan 3 satker pusat. Berdasarkan jenis programnya, anggaran terbagi menjadi:

• Program PPIS: Rp2,82 triliun (43,51%) untuk aktivitas rutin, periodik, dan aktivitas baru.
• Program Dukman: Rp3,66 triliun (56,49%) untuk gaji, operasional kantor, dan non-operasional.

Secara rinci, shopping operasional (gaji dan perkantoran) mencapai Rp3,57 triliun, sementara shopping non-operasional (survei prioritas presiden dan nasional) sebesar Rp2,91 triliun.

Dukungan Prioritas Nasional

Beberapa aktivitas strategis BPS nan mendukung prioritas nasional meliputi pemanfaatan Big Data untuk statistik resmi, pembinaan statistik sektoral, penyusunan inflasi, hingga pembinaan Desa Cinta Statistik. BPS juga berkedudukan dalam penyediaan info untuk 5 Sasaran Visi Indonesia Emas, 45 Indikator Utama Pembangunan, serta koordinasi aksesi OECD bagian statistik.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (2/9), Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani memberikan catatan agar BPS terus meningkatkan kecermatan info melalui pertimbangan nan objektif dan terukur.

“Beberapa program nan kudu diperkuat antara lain kualitas dan kapabilitas SDM BPS baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk kompetensi teknis, pemanfaatan teknologi, dan metodologi statistik agar penyelenggaraan aktivitas lebih efektif, efisien, dan akurat,” tegas Lalu. (E-3)