BPS Targetkan Pendataan Sensus Ekonomi Jakarta Rampung 15 September

Badan Pusat Statistik (BPS) menargetkan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) di DKI Jakarta rampung pada 15 September mendatang. BPS tetap bakal menelusuri sejumlah pelaku upaya nan belum ditemukan dalam daftar awal pendataan.

Sekretaris Utama BPS, Zulkipli, mengatakan pendataan berasas daftar awal alias prelist di DKI Jakarta saat ini telah mencapai 111 persen. Namun, tetap terdapat sejumlah pelaku upaya nan belum ditemukan maupun dokumennya tetap berada di letak upaya sehingga proses pendataan perlu ditindaklanjuti.

"Saat ini sudah sebenarnya kami sudah melakukan dari prelist nan ada itu sebesar 111 persen untuk kondisi DKI. Namun demikian dari 111 persen itu tetap ada beberapa nan tidak kami temukan. Juga dari tidak kami temukan dan juga ada beberapa nan tetap dalam proses arsip kami ada di tempat di tempat upaya nan tertinggal, nan nantinya bakal kami telusuri," kata Zulkipli kepada wartawann di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/8).

BPS tetap mempunyai waktu hingga 15 September untuk kembali mendatangi perusahaan alias pelaku upaya nan belum ditemukan. Langkah tersebut dilakukan untuk melengkapi pendataan SE 2026 di Jakarta.

"Kita harapkan bahwa masa nan sekarang ini, waktu-waktu nan sampai dengan tanggal 15 September nanti, kami bakal mendapatkan kembali, mendatangi kembali perusahaan-perusahaan itu serta menemukan kembali nan tadinya belum ditemukan dalam prelist kami," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat Jakarta untuk membantu BPS dalam penyelenggaraan SE 2026 dan meminta masyarakat agar memberikan info sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus.

Dia menegaskan pendataan tersebut merupakan tugas konstitusional untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan keadaan ekonomi di Jakarta.

"Saya juga mengimbau kepada masyarakat di Jakarta untuk membantu BPS dalam rangka tugas mereka melakukan sensus, terutama bagi masyarakat-masyarakat nan tetap menutup diri. Bahwa ini adalah tugas konstitusi nan diatur oleh konstitusi dan masyarakat diminta untuk menyampaikan, memberikan jawaban apa adanya," kata Pramono.

Dia pun meminta masyarakat tak cemas memberikan info kepada petugas BPS. SE 2026 dilakukan untuk mengetahui potret kondisi ekonomi Jakarta dan tidak berangkaian dengan urusan perpajakan maupun kepentingan lainnya.

"Dan ini tidak ada hubungan sama sekali dengan misalnya dengan perpajakan ataupun dengan hal-hal lain. Ini betul-betul adalah sensus ekonomi untuk mengetahui potret tentang kondisi dan keadaan di Jakarta," tegasnya.

Zulkipli menambahkan, masyarakat alias pelaku upaya nan belum terdata tetap dapat menghubungi instansi BPS. Hal tersebut dilakukan agar petugas dapat menindaklanjuti pendataan sebelum pemisah waktu nan telah ditetapkan.

"Dan bagi nan belum terdata, Pak Gubernur itu nantinya bisa menghubungi instansi BPS sebenarnya jika saat ini belum terdata. Dan waktu kita tetap ada, kelak kita sampai dengan pertengahan bulan September ini kita tetap melakukan pendataan," tutup Zulkipli.