BPOM Sebut Stok Obat Aman 6 Bulan, Siapkan Strategi Tekan Kenaikan Harga

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan kesiapan obat di RI tetap kondusif untuk enam bulan ke depan di tengah kondisi geopolitik akibat bentrok di Timur Tengah. Dia berambisi agar perang segera mereda.

Taruna awalnya mengatakan lebih dari 50 persen bungkusan obat berasal dari produk petrokimia. Kemasan obat tersebut sangat berjuntai pada produk bahan kimia nan dihasilkan dari pengelolaan minyak bumi.

"Kita tahu bahwa geopolitik terjadi sekarang ini nan berasosiasi dengan nilai obat, kita mengerti itu. Dan pada umumnya ada dua obat itu produknya. Kemasannya itu lebih 50% itu merupakan petrokimia. Artinya residu-residu dari bahan nan diproduksi dari minyak. Itu kemasannya, plastiknya dan sebagainya, kayak etanol, fenol, itu kan pembuatan kemasan," kata Taruna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Taruna mengatakan situasi geopolitik saat ini pasti memengaruhi kesiapan obat di dunia. Dia menyebut situasi dunia bisa berakibat pada nilai obat.

"Kemudian beberapa obat juga sekitar 30% dari obat kimia nan beredar itu adalah juga turunan dari petrokimia, nan berasosiasi misalnya bahan baku nan berasosiasi dengan misalnya parasetamol. Itu adalah turunan kimia dari obat-obat, kemudian beberapa ibuprofen nan merupakan obat antiinflamasi asalnya dari petrokimia," ujar Taruna.

"Nah, jadi kesimpulannya geopolitik internasional nan sekarang ini pasti berpengaruh, apalagi bahan baku, intermediate product, apalagi biosimilar itu lebih 90% kita impor. Jadi tentu ini bakal berakibat kepada nilai obat," sambungnya.

Taruna mengatakan untuk 6 bulan ke depan ketersedian obat di RI tetap aman. Kendati demikian, pemerintah juga perlu menyikapi bentrok tersebut jika kondisi ini terus berlanjut.

"Nah, selama ini kita tetap kondusif sampai sekitar hitungan kemarin dengan campuran pengusaha farmasi, bisa sampai 6 bulan ke depan tetap aman. Ya tapi kan jika ini perang bersambung terus bakal berpengaruh," ujarnya.

BPOM lantas menyiapkan strategi menekan nilai obat agar tetap stabil. Ia menyebut kudu ada perubahan baru dalam sistem bungkusan obat.

"Nah, ada dua strategi nan Badan POM lakukan. nan pertama, nan berasosiasi dengan kemasan, Badan POM bakal membikin patokan baru, nan dulunya misalnya, kan semua bungkusan itu biasanya sebelum tukar bungkusan kudu ada patokan di mana dia lakukan uji standardisasi, uji stabilitas bungkusan dan sebagainya," kata Taruna.

"Nah, sekarang kita bakal buatkan mungkin keputusan mungkin dia bisa mengganti kemasannya industri-industri ini sesuai nan krusial kepastian aman, kestabilan itu tetap terjamin," sambungnya.

Dia menyebut bungkusan obat plastik bisa diganti dengan botol. Taruna juga menyinggung bungkusan strip dapat diubah menjadi bungkusan kertas alias karton.

"Contohnya misalnya apakah plastik bisa dirubah menjadi kemasannya botol. Atau bisa diganti dari dulunya strip dibuat menjadi kemasannya kertas, alias karton. Aturan ini jika kita tidak rubah itu bakal mempengaruhi nilai obat lantaran 30, sekitar 30% bungkusan itu mempengaruhi nilai obat," ujarnya.

Taruna mengatakan RI bakal melakukan negosiasi dengan negara pemasok terbanyak obat untuk RI. Ia menyinggung Indonesia nan masuk ke jejeran top 10 regulator terbaik bumi di bagian obat-makanan dan khususnya vaksin.

"Jadi, dua strategi itu bakal saya percaya bisa mengontrol nilai obat kita at least sampai akhir tahun. Karena sampai 6 bulan ke depan kita tetap aman, nah tentu tahap berikutnya jika ini perang bersambung kita bakal lakukan strategi itu untuk melindungi rakyat kita agar harganya tidak naik," imbuhnya.

(dwr/idn)