BPK Soroti Cadangan BBM, LPG dan Pupuk RI

4 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengumumkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk temuan masalah signifikan nan strategis bagi negara.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, ada beberapa persoalan signifikan nan memerlukan perhatian bersama, mulai dari masalah ketahanan energi, seperti pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan liquid petroleum gas (LPG) nan belum memadai.

"Pada pemeriksaan atas ketahanan daya sektor minyak dan gas bumi ditemukan persoalan belum memadainya pemenuhan persediaan daya dari BBM dan LPG sebagaimana nan diamanatkan pada kebijakan daya nasional nan dapat mempengaruhi efektifitas upaya pemerintah dalam mencapai sasaran ketahanan daya sektor migas," kata Isma Yatun di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Meski begitu, mengenai persoalan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pemerintah sudah mengamankan pasokan minyak mentah RI sampai Desember 2026.

Hal ini terutama setelah dilakukannya pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin (13/4/2026) di Rusia.

"Untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember insya Allah sudah aman. Jadi kita nggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi daripada kilang kita," tuturnya saat ditemui usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Kamis (16/4/2026).

Selain itu, menurut Bahlil, pihaknya juga terus melakukan komunikasi intensif mengenai dengan pasokan LPG untuk Indonesia dari Rusia. Seperti diketahui, Indonesia mengimpor LPG sekitar 7 juta ton setiap tahun.

"Selain itu, kita juga melakukan komunikasi mengenai dengan LPG. Kita tahu bahwa LPG kita kurang lebih sekitar 7 juta ton setiap tahun kita impor dan sekarang kita lakukan diversifikasi dan insya Allah kita juga bakal mendapat support, tetapi nan ini tetap butuh perjuangan tetap butuh komunikasi dua alias tiga tahap, tapi jika crude-nya saya pikir udah udah nyaris final," katanya.

Selain masalah ketahanan energi, Isma Yatun mengungkapkan, masalah mengenai pasokan pupuk juga dia sebut tetap belum efisien, lantaran konsumsi gas untuk pabrik amonia PT Pupuk Indonesia (Persero) masih lebih tinggi dari standar, akibat usia pabrik nan sudah tua.

"Pada pemeriksaan atas kebijakan tata kelola dan kesiapan pupuk ditemukan persoalan inefisiensi ialah rata-rata rasio konsumsi gas untuk pabrik amonia PT Pupuk Indonesia Persero nan lebih tinggi dari standar lantaran aspek usia pabrik nan sudah tua, pemeliharaan pabrik nan tidak memadai, dan jumlah hari downtime pabrik nan tinggi," paparnya.

Selanjutnya, adalah masalah mengenai pendapatan biaya dan investasi pada BUMN bank nan mengelola proyek perumahan nan tetap berisiko. Terutama lantaran kelemahan monitoring pengawasan arsip kredit.

"Pada pemeriksaan pendapatan biaya dan investasi BUMN ditemukan antara lain kelemahan monitoring pengawasan arsip angsuran dan ketidakhati-hatian atas pengelolaan KPR sehingga berpotensi merugikan BTN dan atas penyelesaian sertifikat nan berlarut-larut," tegas Isma Yatun.

Terakhir, dari hasil pemeriksaan atas bagi hasil proyek minyak dan gas bumi namalain migas pada SKK Migas, K3S Petronas, K3S Ketapang II, dan K3S PT Pertamina EP ditemukan masalah biaya operasional sebesar Rp 2,17 triliun nan semestinya tidak dapat dibebankan sebagai cost recovery.

Dari hasil temuan itu, BPK kata Isma Yatun juga telah BPK telah memberikan sebanyak 785.257 rekomendasi kepada entitas nan diperiksa dengan persentase nan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi 80,5%.

Dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut BPK telah melakukan pengamanan duit dan aset negara berupa penyerahan aset dan alias penyetoran duit ke kas negara, daerah, alias perusahaan atas hasil pemeriksaan 2025 hingga semester I-2025 sebesar 161,72 triliun dengan Rp 3,15 triliun di antaranya berasal dari hasil pemeriksaan Semester I-2025.

(arj/mij)

Add