BPK Akan Proses Etik Pegawai Tersandung Kasus Tipikor Muara Enim

1 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bakal memproses etik pegawai nan tersandung dugaan kasus norma di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami bakal memproses seluruh pegawai nan diduga terlibat dalam peristiwa ini sesuai dengan ketentuan nan berlaku, melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE)," ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Teguh Widodo melalui keterangan pers, Kamis (11/6).

KPK baru saja menetapkan tersangka dan menahan aparatur Sipil Negara (ASN) BPK nan berjulukan Titin Rita Lestari atas kasus dugaan suap temuan BPK terhadap sejumlah pengadaan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Teguh menyatakanBPK berkomitmen untuk bersikap kooperatif serta memberikan support info dan info nan diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPK.

"BPK secara sistematis telah melakukan beragam program manajemen integritas nan dikembangkan dengan menerapkan prinsip tidak ada toleransi (zero tolerance) terhadap pelanggaran integritas nan dilakukan oleh pegawai BPK serta berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperkuat manajemen integritas secara berkelanjutan," ucap Teguh.

Sebelumnya, Titin berbareng dengan Augusz Dewanggara namalain Angga selaku pihak swasta ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Angga diketahui pernah menjadi staf mahir personil DPR nan sekarang menjabat sebagai Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi

Dalam perkara Muara Enim ini KPK juga menetapkan tiga orang tersangka lain diduga berkedudukan sebagai pihak pemberi suap. Mereka adalah Bupati Muara Enim, Edison, serta pihak dari PT Millenium Solusi Abadi (MSA) ialah Cory Erin Hardi dan Fika.

KPK menyebut ada permintaan kebutuhan fee dari Angga kepada Bupati Muara Enim untuk mengubah hasil audit sekitar Rp1,6 miliar alias diambil dari 1 persen pagu anggaran pekerjaan prasarana alias 2 persen pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim.

Atas perbuatannya, Edison, Cory dan Fika disangkakan melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat (1) Undang-undang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan Angga dan Titin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a alias huruf b alias Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-undang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 10 sampai dengan 29 Juni 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kasus ini merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) nan dilakukan KPK di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan mengenai kasus dugaan suap pengadaan peralatan dan jasa (PBJ) dan penerimaan gratifikasi tahun anggaran 2025-2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Dari 10 orang nan ditangkap, empat di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sisanya tetap berstatus sebagai saksi.

Para tersangka dimaksud adalah Bupati Muara Enim, Edison; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; orang kepercayaan bupati, Adi Triyadi; dan pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

(ryn/isn)

Add