BPJPH-LPS Kerja Sama Perkuat Infrastruktur Laboratorium Halal Nasional

Jakarta -

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan menerima kunjungan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu. Pertemuan kedua ketua lembaga ini bermaksud untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan ekosistem agunan produk legal nasional, khususnya melalui pemutakhiran laboratorium legal BPJPH.

Haikal menyampaikan penguatan laboratorium menjadi komponen kunci dalam menjamin kredibilitas sistem legal di Indonesia.

"Hari ini menjadi momen nan membahagiakan bagi kami, lantaran mendapatkan kehormatan menerima kehadiran seorang pembimbing besar nan mempunyai perspektif tajam, khususnya mengenai pentingnya pemutakhiran laboratorium," ujar Haikal, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Haikal menegaskan laboratorium merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan agunan produk halal. Menurutnya, kekuatan sistem legal sangat ditentukan oleh keahlian pengetesan dan pembuktian ilmiah.

"Laboratorium adalah ruh dari agunan produk halal. Kekuatan kita ditentukan oleh keahlian pengetesan dan pembuktian ilmiah. Kapasitas penemuan nan unggul bakal menempatkan BPJPH pada posisi nan andal dan berkeadilan dalam mengambil keputusan," jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan laboratorium nan mutakhir menjadi penentu dalam menyelesaikan perbedaan hasil alias keraguan terhadap status kehalalan suatu produk.

"Ketika ada perbedaan hasil, maka keputusan kudu merujuk pada lembaga nan mempunyai keahlian pengetesan paling kuat dan terpercaya. Kita mau memastikan kapabilitas tersebut ada di BPJPH," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas penguatan kapabilitas laboratorium, termasuk peningkatan skala dan kualitas jasa sebagai bagian dari penguatan ekosistem legal nasional.

Pada kesempatan nan sama, Anggito menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan agunan produk legal agar mempunyai standar nan setara dengan negara lain.

"Kami mendukung pengembangan agunan produk legal agar minimal setara dengan lembaga serupa di negara lain. Penguatan laboratorium menjadi bagian krusial agar sistem ini semakin kredibel," ujar Anggito.

Ia juga menegaskan LPS siap mengoordinasikan support lintas lembaga dalam penguatan sistem legal nasional, termasuk pemutakhiran laboratorium BPJPH.

"Laboratorium BPJPH kudu mempunyai kualitas di atas nan lain. Ini bukan laboratorium biasa. Karena labnya BPJPH ini kudu labnya lab, hakimnya hakim. Kualitas Lab BPJPH kudu di atas nan lain. Dan ini bukan lab retail ya, tapi untuk pengetesan produk nan sudah diuji tapi perlu pengujian," sambungnya.

Sinergi antara BPJPH dan LPS ini diharapkan dapat mempercepat penguatan prasarana legal nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem agunan produk legal di Indonesia.

Ke depan, kedua lembaga bakal menindaklanjuti hasil pertemuan ini melalui langkah konkret guna mendukung pengembangan laboratorium legal nan modern, akurat, dan berstandar tinggi.

(prf/ega)