BPBD Cimahi Antisipasi Krisis Air Bersih, 312 RW Berpotensi Terdampak Kekeringan

Petani menyiram tanaman saat musim kemarau.(MI/Depi Gunawan)

KEKERINGAN dan krisis air bersih menakut-nakuti penduduk Kota Cimahi saat musim kemarau panjang. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyiapkan beragam skema penanganan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan mengatakan, sedikitnya 312 RW nan tersebar di seluruh kelurahan diprediksi berpotensi mengalami kekeringan pada musim tandus tahun ini.

"Jika memandang potensinya, seluruh kelurahan di Kota Cimahi terancam mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026," kata Fithriandy, Rabu (3/6).

Ia menjelaskan, berasas arsip Kajian Risiko Bencana (KRB) nan disusun dua tahun lalu, akibat tandus panjang paling parah terjadi di wilayah Cimahi Selatan, meliputi Kelurahan Melong, Utama, hingga Leuwigajah.

Menurutnya, krisis air bersih di wilayah tersebut disebabkan lantaran sebagian penduduk tetap mengandalkan pasokan air dari PDAM dan sumber air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, kesiapan air tanah dan sumur milik penduduk juga mengalami penurunan muka air. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu pasokan air bersih saat musim tandus mencapai puncaknya.

"Mayoritas penduduk di wilayah itu mengandalkan sumur sebagai sumber air. Ketika musim tandus tiba, mereka kerap mengalami kesulitan mendapatkan air bersih," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPBD bakal berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait, di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) serta Perumda Tirta Raharja.

"Apabila ada laporan kekurangan air bersih dari masyarakat, kami bakal berkoordinasi dengan lembaga terkait, termasuk DPKP, untuk memasok kebutuhan air bersih," tambah Fithriandy. (DG)