BP Batam Siap Biayai Rencana Anggaran Rp2,4 Triliun tanpa APBN

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Badan Pengusahaan (BP) Batam menyampaikan tidak berjuntai pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai pembangunan kawasan. Komitmen tersebut dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbareng Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, BP Batam mengusulkan rencana anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,4 triliun nan seluruhnya berasal dari pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa langkah ini bukan corak penolakan terhadap biaya pusat, melainkan pilihan strategis untuk memberikan ruang fiskal APBN bagi wilayah lain nan lebih membutuhkan, khususnya area nan terdampak krisis alias musibah alam.

“Batam tidak menolak APBN. Batam memilih untuk tidak berjuntai pada APBN. Kalau pembangunan Batam dapat dibiayai dari keahlian sendiri, kenapa kudu mengambil ruang anggaran nan lebih dibutuhkan masyarakat di wilayah lain?” ujar Li Claudia. 

Menurut Li Claudia, kemandirian Batam bukan hanya berfaedah bisa membangun dengan kekuatan sendiri. Lebih dari itu, Batam mau berdiri dengan kaki sendiri dan tidak menambah beban fiskal negara.

“Kemandirian Batam bukan sekadar Batam bisa membangun sendiri. Kemandirian berfaedah Batam bisa berdiri dengan kaki sendiri, membiayai pembangunannya melalui pendapatan nan dihasilkan, dan memberi ruang bagi APBN untuk menjangkau kebutuhan masyarakat nan lebih mendesak,” ujarnya.

Ia menegaskan, keputusan untuk tidak mengandalkan tambahan APBN merupakan corak tanggung jawab Batam dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. Li Claudia Chandra mengatakan, rencana anggaran sekitar Rp2,4 triliun pada 2027 menunjukkan bahwa BP Batam terus mendorong pengelolaan area nan lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami mau memastikan pembangunan Batam tetap melangkah tanpa menambah beban APBN. Caranya adalah dengan mengoptimalkan PNBP, memperkuat tata kelola, dan memastikan setiap penerimaan kembali memberikan faedah bagi pembangunan kawasan,” kata Amskar.

Menurutnya, kemandirian pembiayaan pembangunan tidak berfaedah Batam melangkah sendiri tanpa support pemerintah. Namun, Batam mau menunjukkan bahwa support tersebut dapat diarahkan dalam corak kebijakan, regulasi, dan penguatan kewenangan, bukan semata-mata tambahan anggaran.

“Batam mau tumbuh tanpa menambah beban. Kami tetap memerlukan support pemerintah pusat dalam corak kebijakan dan penguatan kelembagaan, tetapi untuk pembiayaan pembangunan, kami berupaya mengoptimalkan keahlian sendiri,” ujarnya.

Li Claudia menambahkan, optimasi PNBP kudu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas jasa serta percepatan pembangunan.

“Setiap rupiah nan diterima kudu dikelola secara bertanggung jawab. PNBP bukan hanya sumber pembiayaan, tetapi juga instrumen untuk memastikan pembangunan Batam melangkah efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.

BP Batam menilai, pilihan untuk tidak berjuntai pada tambahan APBN menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan fiskal nasional. Pemerintah pusat saat ini kudu memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah nan terdampak bencana, mengalami krisis kemanusiaan, alias menghadapi kebutuhan luar biasa lainnya.

“Kalau Batam bisa membangun dengan pendapatannya sendiri, kenapa kudu mengambil ruang anggaran nan lebih dibutuhkan wilayah lain, apalagi ketika ada masyarakat nan sedang menghadapi bencana?” ujar Li Claudia Chandra .

Ia menegaskan, pembangunan Batam tetap mempunyai makna strategis bagi perekonomian nasional. Namun, pembangunan tersebut kudu dilakukan dengan prinsip kemandirian, efisiensi, dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional.

“Batam tetap bakal tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu tidak boleh menambah beban negara. Kami mau Batam menjadi area nan kuat secara ekonomi, berdikari dalam pembiayaan, dan tetap mempunyai kepedulian terhadap kebutuhan wilayah lain,” pungkas Li Claudia Chandra .

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menambahkan bahwa optimasi PNBP bakal diproyeksikan untuk memastikan setiap penerimaan kembali memberikan faedah nyata bagi pembangunan masyarakat Batam.

"Ini bukan soal Batam menolak support pemerintah pusat. Ini soal pilihan. Ketika Batam bisa membiayai pembangunan dengan pendapatannya sendiri, maka kami memilih tidak mengambil porsi anggaran nan mungkin lebih dibutuhkan oleh wilayah lain," tegas Amsakar.(H-2)