Bos LPS soal Destry Calon Tunggal Gubernur BI: Mudah-mudahan Lancar

Jakarta -

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyambut baik pengajuan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia, ke DPR.

Menurutnya, Destry mempunyai pengalaman lengkap, baik di LPS, Kementerian Keuangan, maupun Bank Indonesia (BI).

"Ya Alhamdulillah lah ya, saya bersyukur, bisa segera disampaikan ke Bu Destry. Bu Destry itu kan pertama alumni LPS ya kan? nan kedua dia pernah di Kementerian Keuangan, dia juga lama di Bank Indonesia," kata Anggito di instansi pusat BPS, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).

Dengan latar belakang nan lengkap, Anggito percaya menjadi modal nan baik untuk Destry memimpin BI. Ia pun percaya kerja sama antara Kementerian Keuangan, LPS, OJK dan BI tetap terjaga dengan baik.

"Jadi seorang nan mempunyai latar belakang lengkap, paket komplit ya. Jadi saya cukup percaya kerjasama dengan (Kementerian) Keuangan, dengan LPS, OJK tidak ada masalah dan selama ini juga nggak ada masalah," tuturnya.

Anggito berambisi proses pencalonan Destry melangkah lancar hingga ditetapkan sebagai Gubernur BI definitif. Sebelum sah menjadi Gubernur BI definitif, Destry kudu melalui beberapa tahapan seperti persetujuan di komisi hingga rapat paripurna.

"Jadi mudah-mudahan jika beliau lancar kelak ya Ini kan kita jangan duluin ya, tetap ada di komisi, tetap ada di Paripurna. Jadi mudah-mudahan lancar dan segera ditetapkan Gubernur Bank Indonesia definitif," sebut Anggito.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Surat Presiden nan berisi usulan calon Gubernur BI sudah diserahkan ke ketua DPR pada Senin (10/8).

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan satu nama Gubernur BI, ialah Destry Damayanti nan saat ini menjadi Pejabat Sementara Gubernur BI. Ia juga menyebut hanya ada satu calon tunggal nan diusulkan Prabowo.

"Namanya tunggal. Satu nama, ialah atas nama ibu Destry Damayanti nan sekarang menjabat pejabat gubernur sementara," kata Prasetyo di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).

(ily/hns)