Bos Buruh Ini Respons Efek Said Iqbal Masuk Lingkaran Istana, Ucap ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Masuknya sejumlah tokoh pekerja ke lingkaran pemerintahan memunculkan beragam tanggapan. Sebagian pihak cemas aktivitas pekerja bakal kehilangan daya kritis lantaran kedekatannya dengan penguasa. Namun, keterlibatan tokoh pekerja di pemerintahan justru dianggap membuka ruang baru dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.

"Kalau menurut saya itu babak baru dalam perjuangan serikat buruh," kata Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/6/2026).

Selama ini aktivitas pekerja lebih banyak berada di luar pemerintahan dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan nan dianggap merugikan pekerja. Kini, posisi tersebut mulai berubah lantaran ada perwakilan pekerja nan masuk ke dalam sistem pengambilan keputusan.

"Harusnya dengan posisi di dalam pada hari ini bisa memengaruhi kebijakan untuk menjadi lebih baik sehingga persoalan-persoalan nan semestinya tidak kudu terjadi itu bisa diperbaiki," ujarnya.

Ilhamsyah juga menyinggung penunjukan Said Iqbal sebagai penasihat presiden. Ia menilai Presiden memerlukan masukan nan berimbang dari beragam pihak agar kebijakan nan dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan bumi usaha, tetapi juga memperhatikan kondisi pekerja.

"Dengan adanya posisi misalnya Said Iqbal masuk menjadi penasihat, itu kan bagus. Presiden bisa mendapatkan info secara langsung alias secara berimbang baik dari pihak pengusaha maupun dari pihak buruh," katanya.

Meski demikian, dia menekankan kehadiran tokoh pekerja di pemerintahan tetap kudu dibuktikan melalui kebijakan nan berpihak kepada pekerja. Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan pada kedudukan nan diperoleh, melainkan perubahan nyata nan dirasakan buruh.

"Sehingga kebijakan nan bakal dikeluarkan itu jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya," ujar Ilhamsyah.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan argumen Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal menjadi Penasihat Khusus bagian Ketenagakerjaan dan Kesejahterahan Buruh. Menurutnya ini berangkaian dengan janji nan disampaikan saat Presiden menghadiri seremoni May Day 2025 lampau di Monas.

"Kurang lebih satu tahun lampau di Mayday tahun 2025 ada kehendak untuk kita membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh," kata Prasetyo, kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]