Bos BGN Buka Suara soal Anggaran IT Tembus Rp 1,2 T

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi rumor viral mengenai anggaran penyediaan solusi IT senilai Rp 1,2 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta managed service sarana IT dan IoT.

Dadan mengatakan, pemilihan mitra strategis dan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2025 ini dilakukan dengan pengawasan ketat serta merujuk pada izin nan bertindak demi menjamin keamanan info nasional. Dari pagu anggaran nan tersedia, realisasi saat ini dialokasikan untuk dua kebutuhan krusial.

Pertama, pengembangan aplikasi SIPGN nan mencakup beragam modul dengan kisaran nilai Rp 550 miliar. Kedua, penyediaan jasa managed service perangkat IoT dengan kisaran nilai sebesar Rp 199 miliar.

"Keterlibatan Perum Peruri (PERURI) dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara. Perlu ditegaskan bahwa PERURI telah beralih bentuk menjadi perusahaan teknologi high security. Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 nan memberikan kewenangan kepada PERURI sebagai penyedia solusi digital sekuriti bagi lembaga pemerintah," ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Menurut Dadan, status PERURI sebagai GovTech Indonesia berasas Perpres Nomor 82 Tahun 2023 menjadi argumen utama kenapa lembaga ini dipercaya mengelola transformasi digital nasional (SPBE). Terkait keraguan publik mengenai mitra strategis dan prosedur penyediaan, Dadan memaparkan rekam jejak digital PERURI nan solid, termasuk posisinya sebagai satu-satunya BUMN Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) berstatus Berinduk di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital serta penyedia sistem Materai Elektronik.

"Seluruh proses kerja sama dengan BGN dijalankan secara transparan, sesuai dengan izin nan berlaku, serta mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kami memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan lantaran ini menyangkut kedaulatan info gizi rakyat Indonesia," tambahnya.

Terkait rumor teknis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) nan dipertanyakan publik, Dadan memastikan bahwa setiap tahapan manajemen tetap melangkah dalam koridor hukum. BGN berkomitmen agar sistem SIPGN dan jasa IoT ini dapat segera beraksi maksimal untuk memastikan pengedaran gizi tepat sasaran dan dapat dipantau secara real-time.

(rea/ara)