Bongkar Pasang Kabinet Prabowo untuk Kedelapan Kalinya

Sedang Trending 1 hari yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet. Ia melantik sembilan pejabat negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/10/2026) sore. Ini merupakan reshuffle kedelapan nan dilakukan Prabowo dalam dua tahun terakhir.

Dalam reshuffle kali ini, jejeran ketua strategis di sektor pertahanan, keamanan, kementerian, hingga lembaga nonkementerian mengalami penataan ulang.

Dari sembilan pejabat nan dilantik, dua di antaranya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, ialah Marsekal TNI Yusuf Djauhari dan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik Wakil Menteri Pertanian serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pelantikan para pejabat tersebut didasarkan pada sejumlah Keputusan Presiden (Keppres), di antaranya Keppres Nomor 42/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029, Keppres Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB, serta Keppres Nomor 106/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.

Berikut daftar sembilan pejabat nan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (15/10/2026):

- Marsekal TNI Yusuf Djauhari — Wakil Menteri Pertahanan

- Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon — Wakil Menteri Pertahanan

- Dr. Alim Setiawan Slamet — Wakil Menteri Pertanian 

- M. Maulana Bungaran — Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

- Letjen TNI Kristomei Sianturi — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  

- Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko — Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional

- Mayjen TNI Sriyanto — Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional

- Jenderal TNI Maruli Simanjuntak — Wakil Panglima TNI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil

- Jenderal TNI Tandyo Budi Revita — Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)

Wakil Panglima dan KSAD Tukar Posisi

Jenderal Tandyo Budi Revita dan Jenderal Maruli Simanjuntak berganti posisi di pucuk ketua TNI. Tandyo nan sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI sekarang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), sedangkan Maruli menduduki kedudukan Wakil Panglima TNI.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai pergantian posisi tersebut bukan masalah selama dilakukan sesuai dengan patokan dan prosedur nan berlaku. Menurut dia, pergantian kedudukan di lingkungan TNI merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan Panglima TNI.

“Enggak ada masalah. Terserah itu kewenangan prerogatif Presiden dan Panglima TNI, ya. Enggak ada masalah, siapa pun panglimanya nan krusial sesuai dengan prosedur,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Hasanuddin mengingatkan bahwa pergantian ketua kudu menjadi momentum untuk memperkuat disiplin prajurit dan menjaga profesionalisme TNI. Dia menyoroti perlunya mencegah pelanggaran nan dapat mencoreng nama lembaga militer.

“Yang paling krusial satu, laksanakan posisi TNI itu sesuai dengan patokan perundang-undangan. nan kedua, mari kita tingkatkan disiplin sehingga tidak ada lagi hal-hal terjadi seperti kasus gambling online di rumah dinas, contoh. Itu kan memalukan, ya, sebagai mantan prajurit,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya latihan untuk menjaga kesiapan tempur prajurit dalam menjalankan tugas pertahanan negara.

“Dan nan ketiga, TNI berlatih, ya, bertempur, siap,” tegasnya.

Peluang Menuju Panglima TNI Terbuka

TB Hasanuddin mengatakan salah satu syarat calon Panglima TNI adalah pernah menjabat kepala staf. Dengan kedudukan barunya, Tandyo sekarang mempunyai pengalaman tersebut.

“Jadi, nan Wakil Panglima tadinya belum memenuhi syarat lantaran belum pernah jadi kepala staf, sekarang jadi. Ada dari Angkatan Darat dua dong, satu Wakil Panglima nan baru, kedua KSAD nan baru,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Meski demikian, dia belum bisa memastikan apakah Tandyo dipersiapkan untuk menduduki posisi Panglima TNI berikutnya. Dia meminta publik menunggu perkembangan setelah DPR kembali bekerja usai masa reses.

“Bisa, sinyal bisa tidak. Ya, kelak kita tunggulah dua bulan ke depan,” ujarnya.

Hasanuddin menjelaskan bahwa calon Panglima TNI dapat berasal dari matra darat, laut, maupun udara. Pergantian antarmatra bukan keharusan lantaran calon dari matra nan sama juga diperbolehkan.

“Kalau menurut aturan, itu dapat digilir. Dari darat ke darat boleh. Dari darat ke laut boleh, dari darat ke udara juga sami mawon boleh,” katanya.

Kepala BNPB Baru Janji Bersih-Bersih Internal Usai OTT KPK

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi merespons operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di BNPB beberapa hari lalu. Kristomei menegaskan dirinya bakal melakukan tindakan bersih-bersih di BNPB dari praktik korupsi.

"Betul. Tentu saja. Saya tadi sudah bilang bakal melakukan konsolidasi internal," kata Kristomei usai dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Dia bakal melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Namun, Kristomei berjanji pejabat BNPB nan terlibat korupsi bakal dicopot.

"Nanti kita lihat. Kalau memang kudu diganti lantaran ada proses hukum, ya memang kudu kita ganti," jelasnya.

Kristomei menyerahkan sepenuhnya kepada KPK mengenai proses norma terhadap pejabat BNPB nan melakukan praktik korupsi. Dia menegaskan tidak bakal melakukan intervensi hukum.

"Kami serahkan sepenuhnya kepada abdi negara penegak norma untuk memprosesnya. Tidak ada intervensi dari BNPB. Silakan abdi negara penegak norma memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan nan berlaku," tutur Kristomei.

BPGMN Andalkan Sains Cegah Kebakaran Gambut Berulang

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko menegaskan bahwa pengelolaan gambut menjadi salah satu konsentrasi utama lembaga nan dipimpinnya. Upaya ini dilakukan untuk menekan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan berulang saat musim tandus panjang.

Dia menjelaskan bahwa kebakaran gambut nan kerap terjadi saat tandus ekstrem dan kejadian El Nino perlu ditangani agar tidak mengganggu kehidupan maupun kesehatan masyarakat. Menurut Satyawan, pengarahan Presiden Prabowo Subianto menjadi landasan bagi BPGMN untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mengurangi akibat kebakaran.

"Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar kelak ketika terjadi musim tandus nan ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan," kata Satyawan usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Selain pengelolaan gambut, BPGMN bekerja melindungi ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, serta memulihkan ekosistem gambut dan mangrove nan mengalami kebakaran alias kerusakan. Upaya tersebut bermaksud mengembalikan kegunaan ekosistem agar dapat melangkah dengan baik.

Satyawan juga menekankan pentingnya support sains dan teknologi, termasuk pemodelan untuk mengetahui kondisi kekeringan serta pemetaan akibat kebakaran. BPGMN bakal melibatkan golongan mahir dari beragam bidang, mulai dari hidrologi, revegetasi gambut, dan sosial ekonomi hingga tenaga mahir mangrove.

"Tentu jika sasaran untuk kapan selesai tentu kita kan dibatasi juga oleh waktu. Paling tidak nan kita harapkan ada penurunan secara gradual, nan dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga bakal kita petakan nanti," jelasnya.

Kolaborasi Antarlembaga

Sementara itu, Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menekankan pentingnya kerjasama antarlembaga dalam menangani karhutla. Menurut dia, BPGMN merupakan salah satu lembaga nan terlibat dalam penanganan karhutla sehingga koordinasi dengan beragam pihak perlu diperkuat.

"Tentunya kerjasama ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas nan memang berganti untuk menangani karhutla," tuturnya.

Sriyanto juga menekankan pentingnya mendeteksi dan mengidentifikasi persoalan sejak dini. Hasil identifikasi tersebut kemudian perlu dianalisis untuk memandang hubungan dan menyusun proyeksi sebagai dasar penentuan langkah penanganan.

Dia mencontohkan tinggi muka air gambut sebagai salah satu parameter nan perlu dipantau untuk mengantisipasi akibat kebakaran.

"Jadi kudu bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua persoalan nan ada, kemudian kita membikin analisa korelasi, dan akhirnya kita membikin proyeksi. Saya sudah memandang beberapa negara, itu sesuatu nan bisa diperkirakan. Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, jika misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita kudu segera berbuat," pungkas Sriyanto.

Wamentan Alim Dorong Penerapan Riset Kampus untuk Swasembada Pangan

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Alim Setiawan Slamet mendorong penerapan hasil riset dan penemuan perguruan tinggi untuk mendukung program swasembada pangan serta hilirisasi produk pertanian guna meningkatkan nilai tambah.

“Karena saya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tentu saya juga punya angan agar hasil-hasil riset penemuan dari perguruan tinggi ini bisa diterapkan, bisa membantu tadi untuk menyukseskan program swasembada dan juga hilirisasi, terutama untuk meningkatkan nilai tambah,” kata Alim di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Alim menyampaikan perihal tersebut seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Pertanian dalam prosesi pelantikan di Istana Negara, Kamis sore.

Ia mengatakan perguruan tinggi mempunyai beragam hasil penelitian dan penemuan nan berpotensi mendukung pengembangan sektor pertanian nasional, mulai dari varietas unggul hingga teknologi pertanian lainnya.

Menurut dia, pemanfaatan hasil riset tersebut diharapkan dapat membantu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menjalankan program strategis nasional, khususnya swasembada pangan dan hilirisasi produk pertanian.

"Inovasi di perguruan tinggi kan banyak sekali ya, mulai dari varietas unggul gitu ya, kemudian beragam penemuan lainnya," ujarnya.

Meski demikian, Alim mengaku belum menerima pengarahan mengenai pembagian tugas maupun penugasan unik dari Menteri Pertanian.

Ia mengatakan tetap menunggu pertemuan dengan Amran sebelum menentukan langkah dan prioritas kerja nan bakal dijalankannya.

“Saya tetap menunggu pengarahan dari beliau, belum berjumpa itu lantaran baru tadi pagi juga dihubungi dari Pak Seskab,” katanya.

Alim juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan nan diberikan kepadanya untuk mengemban kedudukan sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Sebelum dilantik, Alim menjabat sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia menyebut saat ini tetap menjalani masa transisi dari kedudukan di perguruan tinggi tersebut.

Ia berambisi support masyarakat agar dapat menjalankan amanah barunya dengan baik.

"Mohon doanya ya," ucapnya.

Baca buletin terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Selengkapnya
Sumber Liputan6 Berita
Liputan6 Berita
↑