Bobby Respons 2 Bupati Langkat Ditangkap KPK, Terbit dan Ondim

Medan, CNN Indonesia --

Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut) kembali menjadi sorotan setelah dua bupati nan memimpin wilayah tersebut dalam kurun waktu kurang dari lima tahun sama-sama terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tercatat KPK pernah menangkap Bupati Langkat periode 2019-2024, Terbit Rencana Peranginangin pada 2022. Kini giliran Bupati Langkat periode 2024-2029 Syah Afandin namalain Ondim diciduk KPK dalam Operasi Tangkap Tangan pada Kamis (2/7) pekan lalu.

Gubernur Sumut Bobby Nasution, menilai persoalan korupsi tidak hanya berangkaian dengan sistem pemerintahan, tetapi juga integritas perseorangan nan menjalankannya.

"Ya itu tadi saya sampaikan, ini kan sistem. Pertama, ini kan sistemnya kudu betul-betul baik. Kedua, jika sistemnya sudah baik, ini kembali ke personalnya. Secanggih apa pun sistem, pastikan sistem ini nan menjalankan adalah person to person-nya," ujar Bobby di Medan, Sumut, Senin (6/7).

Menurut Bobby, sistem nan baik tidak bakal sepenuhnya bisa mencegah praktik korupsi andaikan pejabat nan menjalankannya mempunyai niat nan tidak benar.

"Kalau person to person-nya punya niat nan tidak baik, secanggih apa pun sistemnya, pasti ada sela-sela untuk untuk menembusnya," urainya.

Oleh lantaran itu Bobby menegaskan pembenahan tata kelola pemerintahan kudu dibarengi dengan penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN).

Ia secara unik meminta Wakil Bupati Langkat nan sekarang jadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti untuk memastikan ASN bekerja demi kepentingan masyarakat, bukan melayani kepentingan pimpinan.

"Makanya tadi saya sampaikan ke Bu Teo (Tiorita Br Surbakti) unik untuk kedudukan ASN, jadikan ASN ini kerjanya untuk masyarakat, bukan untuk pimpinan. Tanggung jawab mereka itu kepada masyarakat, melapornya sama pimpinan," tegasnya.

"Jangan jadikan ASN ini punya dua pilihan, melayani masyarakat alias melayani pimpinan. Nah itu nan enggak boleh terjadi kembali di Langkat. Itu sistem nan saya minta ke Bu Teo ke depannya kudu bisa dibangun di Langkat," sambung adik ipar dari Wapres RI Gibran Rakabuming Raka itu.

Sejarah tipikor Bupati Langkat

Diketahui, KPK tercatat sudah dua kali menangkap Bupati di Langkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Kasus pertama KPK menangkap Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin pada Januari 2022.

Terbit terbukti menerima suap dari proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021.

Namun persoalan norma nan menjerat Terbit tidak berakhir pada kasus korupsi. Dalam proses penyelidikan, KPK menemukan kerangkeng manusia di kediamannya nan kemudian memicu investigasi lebih lanjut.

Selanjutnya, Polda Sumut menetapkan Terbit sebagai tersangka kasus penganiayaan dan tindak pidana perdagangan orang. Tak hanya itu, Terbit juga ditetapkan sebagai tersangka perdagangan satwa langka dan dilindungi.

Saat Terbit tersandung kasus hukum, Syah Afandin alias Ondim tetap menjabat sebagai Wakil Bupati Langkat. Setelah Terbit ditangkap KPK, Ondim ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Bupati Langkat sebelum akhirnya definitif memimpin Kabupaten Langkat.

Pada Pilkada 2024, Ondim maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Tiorita Br. Surbakti nan merupakan istri Terbit Rencana Peranginangin. Pasangan tersebut memenangkan kontestasi dengan perolehan 216.918 bunyi alias 55,37 persen dari total bunyi sah.

Empat tahun setelah OTT nan menjerat Terbit, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan di Langkat. Pada Kamis (2/7/2026), Syah Afandin ditangkap lantaran diduga menerima suap dari proyek di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Ondim pun ditetapkan sebagai tersangka. Setelah itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjuk Tiorita Br. Surbakti sebagai Pelaksana Tugas Bupati Langkat untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.

[Gambas:Youtube]

Pada dasawarsa 2000an lalu, almarhum Syamsul Arifin--Bupati Langkat dua periode 1999-2004 dan 2004-2008--juga terjerat kasus korupsi di kabupaten tersebut. Namun, kasus rasuah Syamsul di Langkat baru terbongkar ketika dia menjabat Gubernur Sumut periode 2008-2013.

Kala itu KPK memproses kasus dugaan tipikor Syamsul atas penyalahgunaan APBD Langkat pada 2000-2007. Dana dari kas wilayah itu dicairkan demi kepentingan pribadi, keluarga, apalagi mengalir ke sejumlah personil DPRD Langkat kala itu.

Dia kemudian divonis penjara 2,5 bulan dan diperberat pada tingkat banding hingga kasasi. Hukuman inkrahnya adalah 6 tahun penjara hingga duit pengganti kerugian negara Rp88 miliar. Dia kemudian mendapat pembebasan bersyarat pada 2015. 

Syamsul Arifin kemudian meninggal bumi pada Oktober 2023. Almarhum juga dikenal sebagai kakak kandung dari Ondim yang saat ini tengah diproses norma oleh KPK akibat dugaan ulah tindakan rasuahnya.

(fnr/kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]