BMKG Sebut RI Masih Kritis: Sumatra-Papua Memerah, El Nino Sangat Kuat

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, bulan September 2026 merupakan fase kritis kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Indonesia. BMKG mengingatkan semua pihak terus mewaspadai kondisi cuaca kering nan tetap dominan, pengaruh El Nino, serta tingginya jumlah titik panas (hotspot).

Terpisah, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkapkan, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional mengalami penurunan signifikan pada Senin (7/9/2026). Data pemantauan SiPongi Kemenhut menunjukkan, terdeteksi 386 hotspot high confidence, turun 288 titik dibandingkan 674 titik pada 6 September 2026.

Di enam provinsi prioritas, penurunan terutama terlihat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, sementara Sumatra Selatan saat ini menjadi wilayah dengan hotspot high confidence tertinggi, sehingga penguatan operasi terus dilakukan.

Namun, Kemenhut menegaskan, hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan nan terdeteksi melalui satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Karena itu, seluruh indikasi tetap perlu diverifikasi melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual di lapangan.

"Terdapat tiga aspek utama nan perlu menjadi perhatian bersama. Yakni kondisi kering nan tetap dominan, tingginya potensi karhutla terutama di Sumatra dan Kalimantan, serta mulai terdeteksinya sebaran asap di sejumlah wilayah. Karena itu, periode September ini tetap menjadi fase kritis nan memerlukan kesiapsiagaan bersama," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dikutip Selasa (8/9/2026).

Tak hanya peningkatan hotspot, BMKG juga mendeteksi sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan nan berpotensi memengaruhi kualitas udara. Faisal mengingatkan, pemantauan konsentrasi partikulat lembut (PM2.5) menunjukkan peningkatan pada beberapa letak nan terdampak aktivitas karhutla. Selain itu, satelit Sentinel-5P mendeteksi peningkatan emisi karbon monoksida di Sumatra dan Kalimantan, apalagi terpantau hingga wilayah Sarawak, Malaysia.

"Kondisi ini perlu menjadi perhatian lantaran berangkaian langsung dengan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Oleh lantaran itu, pengendalian sumber kebakaran kudu dilakukan sedini mungkin," tukasnya.

Di sisi lain, BMKG memprediksi El Nino tetap bakal memperkuat hingga awal tahun 2027. Dalam Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian III Agustus 2026 nan dirilis BMKG pada 2 September 2026 terungkap, Indeks ENSO (rata-rata 3 bulanan) untuk JJA (Juni-Juli-Agustus) adalah sebesar 2,2, nan menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat.

BMKG pun mengeluarkan peringatan awal kekeringan meteorologis untuk Dasarian I Desember 2026. Di mana status Awas bertindak untuk beberapa kabupaten di sebagian Pulau Sumatra bagian selatan, sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, sebagian besar Pulau Kalimantan, serta sebagian Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

Faisal mengingatkan pengaruh El Nino nan melanda saat Indonesia sedang mengalami musim kemarau.

"Dampaknya terlihat dari semakin panjangnya hari tanpa hujan di beragam daerah," ucapnya.

"Hingga awal September, sebagian besar wilayah Indonesia tetap berada pada musim kemarau, sementara hujan nan terjadi umumnya berkarakter lokal dan belum bisa memperbaiki kondisi kekeringan secara merata," ujarnya.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi antara Pemerintah dan Perusahaan Pemegang Hak Guna Usaha dalam Penanggulangan dan Penanganan Puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Graha Marinir Panti Perwira, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Senin (7/9/2026). Rapat itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago.

Faisal menjabarkan hasil kajian BMKG nan menunjukkan potensi pertumbuhan awan hujan pada periode 6-13 September tetap relatif rendah di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatra bagian selatan, serta sebagian Sulawesi dan Papua Selatan.

Kata dia, kondisi tersebut menunjukkan kesempatan hujan alami untuk membantu pemadaman karhutla tetap terbatas.

Dia pun mengingatkan sejumlah wilayah memerlukan perhatian, meliputi Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Dalam rilis Fine Fuel Moisture Code, nan menggambarkan sebaran tingkat kemudahan terbakar lapisan atas permukaan tanah untuk 9 September 2026, kajian BMKG menunjukkan nyaris seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatra hingga ke Jawa masuk kategori mudah dan sangat mudah terbakar.

Meski, beberapa letak dinyatakan kondisi Aman alias Moderat dari aspek tingkat kemudahan terbakar lapisan atas permukaan tanah.

Berikut penampakan Fine Fuel Moisture Code nan dirilis BMKG, sah untuk besok, 9 September 2026:

BMKG, lanjut Faisal, menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbareng BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan beragam pihak mengenai lainnya sebagai salah satu upaya untuk penanganan karhutla.

"OMC tidak hanya digunakan untuk mitigasi karhutla, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan nasional. Operasi dilaksanakan secara adaptif berasas kondisi atmosfer dan kebutuhan masing-masing wilayah," tegas Faisal.

"BMKG siap terus memberikan support informasi, peringatan dini, dan jasa OMC berbasis kondisi atmosfer terkini. Kami berambisi info ini dapat memperkuat koordinasi dan langkah mitigasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, bumi usaha, dan masyarakat," ucapnya.

Sementara, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan, penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab berbareng nan kudu dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak.

"Upaya pencegahan dan penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab kelembagaan, tetapi juga tanggung jawab moral, profesi, dan norma nan kudu dipatuhi oleh seluruh pihak," tegasnya.

Ia juga mengingatkan, Indonesia tetap menghadapi akibat El Niño nan berpotensi memperpanjang kondisi kering di sejumlah wilayah, sehingga seluruh langkah mitigasi perlu dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan info dan kajian BMKG sebagai dasar pengambilan keputusan.

(dce/dce) [Gambas:Video CNBC]