Blackout Sumatera, Eddy Soeparno Dorong Evaluasi Sistem Kelistrikan Nasional

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno merespons terjadinya pemadaman listrik massal (blackout) di sejumlah wilayah Sumatera nan berakibat pada jutaan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Menurut Eddy, gangguan nan meluas hingga menyebabkan lebih dari 13 juta pengguna terdampak menunjukkan bahwa sistem kelistrikan nasional tetap mempunyai kerentanan serius nan kudu segera dievaluasi secara menyeluruh.

"Saya memahami PLN sedang bekerja keras melakukan pemulihan. Namun blackout berskala besar seperti ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa," ujar Eddy dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).

Ia menilai penjelasan PLN mengenai cuaca jelek dan gangguan transmisi 275 kV Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi kudu menjadi sirine serius bagi ketahanan daya nasional.

Lebih lanjut, Eddy secara unik meminta PLN melakukan audit menyeluruh terhadap kesiapan jaringan transmisi, sistem proteksi, hingga mitigasi akibat musibah dan cuaca ekstrem.

"Kita hidup di era perubahan iklim. Cuaca ekstrem bakal semakin sering terjadi. Karena itu prasarana kelistrikan nasional kudu mempunyai sistem persediaan dan mitigasi nan jauh lebih kuat agar tidak mudah mengalami pengaruh domino," tegasnya.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini juga menyoroti besarnya akibat sosial dan ekonomi akibat blackout tersebut, mulai dari terganggunya upaya masyarakat, jasa publik, jaringan komunikasi, hingga aktivitas rumah tangga di beragam wilayah Sumatera. Ia meminta PLN lebih transparan kepada publik mengenai penyebab utama gangguan dan langkah konkret pencegahan ke depan.

"Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik kudu dijaga. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lemahnya antisipasi dan minimnya modernisasi jaringan listrik nasional," lanjutnya.

Selain itu, Eddy juga mendorong pemerintah dan PLN mempercepat modernisasi grid kelistrikan nasional berbasis smart grid dan memperkuat interkoneksi antarwilayah agar sistem lebih tahan terhadap gangguan besar.

"Momentum ini kudu menjadi bahan pertimbangan nasional. Ketahanan daya bukan hanya soal pasokan listrik tersedia, tetapi juga soal keandalan sistem ketika menghadapi gangguan," pungkas Anggota DPR RI Komisi XII tersebut. (ega/ega)