Bima Arya Sebut Efisiensi dan Sinergi Kunci Genjot Ekonomi Daerah

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa efisiensi anggaran dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan wilayah menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu dia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4).

Dalam pemaparannya, Bima menekankan bahwa pemerintah pusat terus mendorong kepala wilayah untuk mengedepankan efisiensi belanja, penemuan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar betul-betul memberikan akibat terhadap ekonomi daerah.

"Nah, jadi kami sering menyemangati para kepala wilayah dengan poin-poin efisiensi, penemuan PAD, kemudian PSN nan sebagian kepala wilayah menganggap itu rasanya berat, tapi rasanya jika dikawal sama-sama itu justru bisa mengungkit ekonomi daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).

Bima menilai kapabilitas fiskal Provinsi Jawa Tengah berada dalam kondisi kuat dan termasuk salah satu nan menonjol secara nasional. Hal ini, menurutnya, terlihat dari struktur pendapatan wilayah nan menunjukkan porsi PAD mencapai 66,07 persen, sementara transfer dari pemerintah pusat sebesar 33,83 persen.

"Kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, kapabilitas fiskal di Jawa Tengah ini mantap," tuturnya.

Meski demikian, dia mengingatkan tetap adanya pekerjaan rumah, terutama bagi wilayah dengan tingkat kemandirian fiskal rendah nan tetap berjuntai pada transfer pemerintah pusat.

Sejalan dengan itu, Bima juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran nan logis dan bertanggung jawab di tengah era keterbukaan info nan membikin setiap kebijakan publik semakin mudah menjadi sorotan.

"Kita semua kudu hati-hati. Jangan sampai menganggarkan sesuatu nan tidak masuk akal," tegasnya.

Selain efisiensi anggaran, dia menilai penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan wilayah juga menjadi aspek krusial dalam memastikan program pembangunan melangkah optimal. Menurutnya, meskipun tidak selalu mudah, sinergi diperlukan untuk mendukung keberhasilan program prioritas nasional.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa pemerintah juga mendorong pendekatan pembiayaan nan lebih inovatif dalam mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pengelolaan fiskal nan prudent, efisiensi dan efektivitas belanja, optimasi aset, serta penguatan sinergi dan penemuan pembiayaan.

Dalam konteks ini, optimasi aset dan penemuan pembiayaan dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat penyelenggaraan program prioritas sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Di akhir sambutannya, Bima menyampaikan optimisme bahwa sinergi nan kuat antara pemerintah pusat dan wilayah dapat menjadikan program prioritas sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi nan inklusif dan berkelanjutan.

"Ketika birokrasi dan para pemimpinnya bersinergi, ketika kepala wilayah semangat untuk menjadikan program prioritas sebagai pengungkit ekonomi daerah, maka insyaallah Jawa Tengah bakal selalu terdepan," pungkasnya.

(akd/ega)