Jakarta -
Bank Indonesia (BI) kembali meningkatkan suku kembang referensi alias BI-Rate sebesar 25 pedoman poin (bps) jadi 5,75%. Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong penguatan rupiah lebih sigap dari sebelumnya.
Meski begitu, Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad beranggapan kenaikan suku kembang referensi ini berpotensi mendorong kenaikan besaran kembang pinjaman menjadi semakin tinggi, nan akhirnya dapat menjadi beban bagi masyarakat.
"Kenaikan BI-Rate direspons pasti dengan meningkatkan suku bunga, lampau kredit, suku kembang antar bank, maupun kembang simpanan itu juga naik. Nantinya biaya cost of fund kelak bakal semakin meningkat," kata Tauhid kepada detikcom, Kamis (18/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam perihal ini, kenaikan suku kembang angsuran alias pinjaman perbankan alias lembaga finansial lainnya bakal mempengaruhi mulai dari besaran kembang angsuran pemilikan rumah (KPR) hingga bungan angsuran angsuran lainnya dalam corak apapun.
"Untuk masyarakat apa? Ya kembang KPR, kemudian cicilan-cicilan apapun bentuknya pasti bakal naik dan pada akhirnya akibat untuk kandas angsuran naik. Nah ini pasti bakal sedikit menekan pertumbuhan ekonomi," tutur Tauhid.
Selain itu, kenaikan suku kembang referensi ini juga berpotensi mendorong terjadinya 'crowding out' alias kejadian ekonomi di mana biaya nan semestinya beredar di pasar perbankan alias pasar modal menjadi makin tipis lantaran terserap oleh obligasi pemerintah, membikin pasokan biaya nan tersisa untuk sektor swasta menjadi terbatas.
"Kekhawatirannya bakal terjadi crowding out, kejadian kekeringan likuiditas lantaran orang kaya alias lembaga itu bakal mengejar yield dari suku kembang SBN, kemudian SRBI. Sehingga biaya pihak ketiga nan harusnya untuk mendorong angsuran ke swasta itu jadi berkurang," paparnya.
Namun terlepas dari akibat kenaikan BI-Rate terhadap perekonomian ini, Tauhid menilai langkah Bank Indonesia ini sudah tepat. Sebab jika nilai tukar rupiah terus-terusan melemah, maka perihal itu berpotensi memberikan akibat nan lebih jelek terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan.
"Ini kan pilihan sulit, lantaran kan memang saat ini kudu dipilih untuk menguatkan nilai tukar. Kalau misalnya sekarang rupiah sudah terlampau jauh dengan sasaran APBN Rp 16.500, otomatis biarkan stabilisasi dulu. Tetapi jika rupiahnya sudah rata-rata mendekati Rp 17.000 maka kudu genjot untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional juga," terangnya.
Senada, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal memandang dibalik upaya penguatan mata duit Garuda ini, terdapat akibat peningkatan suku kembang pinjaman. Membuat besaran angsuran angsuran masyarakat ikut mengalami kenaikan, entah itu angsuran pemilikan rumah (KPR) maupun cicilan-cicilan lainnya.
"Efeknya terhadap kredit, ya suku kembang angsuran jadi bakal ada peningkatan," ucap Faisal.
Tentu akibat kenaikan kembang angsuran ini bakal memberatkan pengeluaran masyarakat. Sehingga pada akhirnya jumlah mereka nan mengusulkan pinjaman maupun angsuran bakal berkurang.
"Jadi penyeluruhan angsuran ke sektor realnya sekarang nan agak dikorbankan ya untuk stabilisasi nilai tukar gitu," tuturnya.
(igo/fdl)
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·