BI Rate Naik Jadi 5,5 Persen, Ekonom Nilai Langkah Tepat Jaga Stabilitas Rupiah

Bank Indonesia (BI) menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan alias RDG darurat pada Selasa (9/6). RDG tersebut menghasilkan keputusan untuk meningkatkan suku kembang referensi alias BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai keputusan BI ini merupakan langkah nan tepat mengingat pelemahan rupiah telah melampaui perkiraan, tekanan dunia tetap tinggi, dan pasar memerlukan sinyal bahwa otoritas moneter tidak membiarkan nilai tukar bergerak tanpa respons kebijakan.

“Kenaikan suku kembang referensi menjadi 5,50 persen memperkuat daya tarik aset rupiah, membantu menahan arus keluar modal asing, serta mengurangi tekanan terhadap persediaan devisa nan selama ini digunakan untuk stabilisasi rupiah,” ucap Josua kepada kumparan, Selasa (9/6).

Meski demikian, Josua mengingatkan kenaikan suku kembang tidak serta-merta membikin rupiah kembali menguat. Menurutnya, pelemahan rupiah saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan imbal hasil dengan aset dolar AS, tetapi juga oleh kombinasi aspek dunia dan domestik.

Dari sisi global, tekanan berasal dari perang Iran dan AS, tingginya nilai minyak, suku kembang Amerika Serikat (AS) nan tetap tinggi, serta kecenderungan penanammodal dunia untuk mencari aset nan lebih aman. Sementara dari dalam negeri, pasar tetap mencermati kredibilitas fiskal, arah kebijakan pemerintah, arus keluar dari pasar saham, dan kepastian regulasi.

“Karena itu, kenaikan BI Rate lebih tepat dilihat sebagai langkah untuk meredam tekanan jangka pendek, bukan solusi tunggal untuk memulihkan rupiah,” lanjut Josua.

Lebih lanjut, Josua menilai efektivitas kebijakan tersebut bakal sangat berjuntai pada sejumlah faktor. Pertama, keahlian kenaikan suku kembang dalam menarik kembali aliran biaya asing ke instrumen seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Kedua, keberhasilan koordinasi antara BI dan pemerintah dalam menjaga likuiditas pasar duit serta sektor perbankan agar pengetatan moneter tidak mengganggu pembiayaan ekonomi. Ketiga, keahlian pemerintah memperkuat kepercayaan pasar melalui disiplin fiskal, komunikasi kebijakan nan jelas, dan konsistensi menjaga suasana investasi.

“Jika tiga perihal ini berjalan, rupiah berkesempatan lebih stabil. Jika tidak, kenaikan suku kembang hanya bakal membeli waktu dengan biaya nan semakin mahal,” sebut Josua.

Di sisi lain, dia mengingatkan adanya akibat dari kenaikan BI Rate terhadap perekonomian domestik. Suku kembang nan lebih tinggi berpotensi meningkatkan biaya dana perbankan, menahan penurunan suku kembang kredit, serta menambah beban bumi upaya nan saat ini juga menghadapi tekanan dari pelemahan rupiah dan tingginya nilai energi.

“Karena itu, BI perlu menjaga keseimbangan. Di satu sisi, BI kudu cukup tegas menjaga rupiah agar tekanan tidak merembet ke inflasi dan kepercayaan investor,” ujarnya.

Namun di sisi lain, likuiditas tidak boleh diperketat secara berlebihan lantaran dapat menekan penyaluran angsuran produktif dan menghalang pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks tersebut, penguatan akomodasi likuiditas perbankan dinilai krusial agar upaya stabilisasi rupiah tidak berujung pada tekanan pembiayaan bagi sektor riil.

“Jadi, kenaikan BI Rate hari ini adalah langkah nan perlu dan tepat. BI sedang mengirim pesan bahwa stabilitas rupiah menjadi prioritas,” tutur Josua.

Menambahkan Josua, Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai keputusan BI meningkatkan suku kembang juga merupakan langkah nan tepat dalam kondisi saat ini. Menurutnya, prioritas utama nan perlu dijaga adalah stabilitas nilai tukar rupiah dan kepercayaan pasar finansial di tengah tingginya ketidakpastian global, kuatnya dolar AS, serta meningkatnya volatilitas arus modal.

“Kenaikan suku kembang menjadi sinyal bahwa BI tetap konsisten menjaga stabilitas makroekonomi dan mengendalikan ekspektasi pasar,” ucap Rizal kepada kumparan.

Meski demikian, dia mengingatkan kebijakan tersebut juga mempunyai akibat berupa meningkatnya biaya dana dan biaya angsuran nan berpotensi menahan konsumsi, investasi, serta ekspansi bumi usaha.

“Dalam kondisi saat ini, menjaga stabilitas menjadi prioritas nan logis lantaran tanpa stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan, akibat terhadap pertumbuhan ekonomi justru bakal jauh lebih besar ke depan,” kata Rizal.