BI Evaluasi Desain Baru KLM Secara Berkala

Bank Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melakukan pertimbangan efektivitas perubahan kreasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) secara berkala guna memastikan efektivitas redistribusi likuiditas antarbank serta penguatan kegunaan intermediasi perbankan.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Alexander Lubis menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan KLM bakal diukur dari beragam parameter utama, seperti peningkatan aktivitas, penambahan pelaku pasar, serta volume transaksi di pasar duit domestik.

"Kita lihat jumlahnya, semakin meningkat alias tidak, pelakunya di pasar uangnya, kemudian volumenya. Dari situ kita punya indikator-indikator untuk memandang apakah sudah efektif," ujar Alexander dalam Taklimat Media BI, Jumat (28/8/2026).

Alexander menjelaskan bahwa penyesuaian kreasi KLM dilatarbelakangi oleh belum meratanya pengedaran likuiditas antarbank.

Laju pertumbuhan angsuran perbankan nan melaju lebih sigap dibandingkan pertumbuhan biaya pihak ketiga (DPK) menyebabkan sebagian golongan bank mengalami keterbatasan likuiditas, sementara golongan bank lainnya memegang persediaan surat berbobot nan relatif tinggi.

Mulai 1 September 2026 mendatang, skema KLM interest channel sebesar 1 persen bakal digantikan oleh skema KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) sebesar 2 persen.

Insentif tambahan ini diberikan bagi bank nan bisa menjaga rasio Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) non-repo rupiah di bawah pemisah (threshold) 19 persen dari total pendanaan.

Sementara itu, porsi insentif KLM financing channel disesuaikan menjadi maksimal 4 persen, sehingga total potensi insentif pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM) naik hingga 6 persen dari DPK.