BGN Pastikan Tak Akan Beli Motor Listrik Cs Lagi ke Depan

1 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak bakal mengulangi pengadaan peralatan nan dinilai kurang berfaedah dalam mendukung penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lembaga tersebut juga menegaskan, beragam shopping nan mempunyai output serupa dengan pengadaan tahun sebelumnya tidak bakal kembali dilakukan pada 2026, sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran.

Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan, seluruh pengadaan nan dilakukan pada 2025 telah dievaluasi satu per satu. Hasil pertimbangan itu bakal menjadi dasar bagi BGN dalam menentukan kebutuhan shopping ke depan.

"Jadi secara umum, semua nan sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu, ya. Kalau di 2026 ini ada shopping BGN nan output-nya kurang lebih sama dengan nan di 2025, itu di 2026 tidak bakal kami eksekusi. Itu salah satu corak efisiensi juga," kata Sari dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Ia menjelaskan, barang-barang nan sudah terlanjur dibeli pada tahun sebelumnya tetap bakal dimanfaatkan semaksimal mungkin. Namun, BGN tidak mau mengulangi pola shopping nan dinilai tidak memberikan faedah optimal bagi program.

"Kami bakal memanfaatkan secara maksimal ya satu demi satu barangnya apa, dan sebagainya. Itu tetap kami telaah lah dengan teman-teman nan lain, apalagi tetap dalam proses di Kejaksaan Agung kan," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikannya di tengah investigasi nan tengah dilakukan Kejaksaan Agung, mengenai sejumlah pengadaan peralatan di lingkungan BGN pada 2025. Beberapa pengadaan nan menjadi sorotan antara lain motor listrik, tablet, televisi, hingga sepatu nan diduga tidak sesuai ketentuan pengadaan dan berindikasi mengalami penggelembungan harga.

Dalam perkara tersebut, pengadaan motor listrik menjadi salah satu nan terbesar dengan jumlah mencapai 21.801 unit dan nilai lebih dari Rp1 triliun.

Menurut Sari, pertimbangan terhadap pengadaan tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola, sekaligus efisiensi penggunaan anggaran negara.

"Tapi prinsipnya, kami tidak mau mengulangi juga shopping nan kurang bermanfaat, apalagi tidak berfaedah seperti di masa nan 2025. Itu salah satu corak efisiensi anggaran," tegas dia.

Selain memangkas shopping nan dianggap tidak prioritas, BGN juga mengungkapkan sejumlah pos anggaran telah diblokir oleh Kementerian Keuangan sehingga tidak bisa digunakan secara langsung oleh lembaga tersebut.

"Dan secara angka-angka, itu juga mungkin teman-teman bisa lihat juga, ya. Di beberapa mata anggaran itu istilahnya sudah dimasukkan oleh Kemenkeu di dalam RO (rincian output) nan masuk di BA BUN ya. Itu adalah corak blokir. Jadi diambil, nggak boleh dibelanjakan dulu oleh kami," terang Sari.

Ia menjelaskan, penggunaan kembali anggaran nan telah diblokir tersebut kudu melalui sistem dan persetujuan khusus.

"Nanti jika mau memakai, ada prosedur-prosedur unik tuh, nggak bisa sembarangan kami. Itu angkanya sudah diambil. Bahkan ada nan sudah diambil juga di rincian output untuk directive Presiden, itu malah izinnya kudu ke Setneg (Sekretariat Negara) dan sebagainya," ujarnya.

Karena adanya penyesuaian tersebut, pagu anggaran nan saat ini bisa digunakan BGN disebut sudah lebih rendah dibandingkan alokasi awal nan ditetapkan pemerintah.

"Jadi, sekarang ini anggarannya memang sudah berkurang dari Rp268 triliun tuh sebenarnya (jadi) Rp228,38 triliun, sudah berkurang lantaran tadi sudah diambil," kata Sari.

Ia menegaskan, anggaran nan telah dipindahkan ke sistem BA BUN tidak lagi dapat dieksekusi langsung oleh BGN.

(wia)

Add