BGN Moratorium Dapur Baru, Komisi IX DPR: Momen Evaluasi Total

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyambut baik kebijakan ketua Badan Gizi Nasional (BGN) nan baru untuk melakukan moratorium alias penghentian sementara pendaftaran dapur baru program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menilai BGN memang kudu berbenah diri.

"Saya menyambut baik kebijakan Kepala BGN nan baru untuk menutup sementara pendaftaran dapur nan baru (moratorium). Ini menunjukkan ada political will dari BGN untuk betul-betul memperbaiki tata kelola MBG," kata Yahya kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Dia meminta BGN untuk konsentrasi meningkatkan kualitas dapur nan sudah ada. Khususnya, dalam menjamin keamanan makanan MBG.

"Masih banyak MBG nan belum SLHS dan Ipal. Ini kudu dipenuhi terlebih dulu untuk menjamin kemanan mutu MBG. Kedepan tidak boleh ada lagi SPPG nan tidak punya SLHS dan Ipal," ujarnya.

"Mengevaluasi 1.000 lebih SPPG nan disuspen mana nan sudah bisa diaktifkan kembali dan mana nan tetap kudu dipetbaiki," sambungnya.

Politikus Golkar ini juga meminta SPPG nan mengalami keracunan untuk diinvestigasi secara tuntas. Hal itu, agar peristiwa tersebut tak terulang lagi.

"Selama ini kira tidak pernah mendengar hasil investigasi nan dilakukan oleh BGN terhadap SPPG nan mengakibatkan keracunan, dan saya minta hasil investigasinya dibuka ke publik agar masyarakat dapat mengikuti perbaikan nan dilakukan oleh BGN," katanya.

Yahya berambisi masa moratorium bisa dimanfaatkan untuk melakukan pertimbangan total terhadap tata kelola MBG. Dia menargetkan tak ada lagi kasus keracunan makanan alias zero accident dalam penyelenggaraan program tersebut.

"Saya selama moratorium dapur baru betul-betul digunakan untuk melakukan pertimbangan total dan perbaikan tata kelola MBG dan pengawasan nan ketat sehingga tidak terjadi lagi kasus keracunan (zero accident)," tuturnya.

"Hal ini untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG nan tujuannya mulia untuk meningkat asupan gizi masyarakat anak-anak sekolah serta ibu hamil, ibu menyusui dan balita," imbuh dia.

Sebelumnya, BGN menghentikan sementara pendaftaran dapur baru untuk program MBG. Kebijakan moratorium ini menjadi salah satu langkah nan diambil ketua baru BGN dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus penataan penyelenggaraan program.

"Hal utama nan telah kami telaah dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konvensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6).

Nanik menjelaskan terdapat empat langkah utama nan disiapkan BGN untuk memperbaiki penyelenggaraan program MBG. Pertama, refocusing penerima faedah agar program lebih tepat sasaran. Kedua, penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru.

"Dalam rangka efisiensi anggaran maka perihal nan kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujarnya.

(amw/maa)