BGN Minta Satgas MBG di Banten Tak Ragu Sidak SPPG yang Bermasalah

Serang -

Badan Gizi Nasional (BGN) berkoordinasi dengan pemerintah wilayah (pemda) mengenai pengawasan penyelenggaraan program makan bergizi cuma-cuma (MBG). BGN meminta agar satuan tugas (satgas) MBG di wilayah lebih tegas jika ada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) nan bermasalah.

"Sekarang ini Satgas sudah ada Perpres 115, itu salah satu isinya memperkuat koordinasi Satgas MBG kabupaten dan provinsi, langsung terlibat. Jadi, kewenangan Satgas bisa inspeksi di wilayah dengan didampingi BGN," kata Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, Selasa (28/4/2026).

Dony menyebut sebelumnya pemda ragu-ragu untuk bertindak jika ada masalah. Kini, dia menegaskan bahwa Satgas bisa turun langsung mengecek dan memberi rekomendasi kepada BGN untuk memberikan sanksi.

"Pemda merasa tak bisa kombinasi tangan, padahal bisa koordinasi. Ini nan kita jembatani. Maka, ada keengganan lantaran merasa overlapping tugas, padahal itu sudah masuk tugas," kata Dony.

"Kita berambisi kita mengawasi sama-sama, rakyat mengawasi, sekolah mengawasi, pemerintah wilayah mengawasi, kita saling mengingatkan. Sehingga program nan sangat mulia ini memang betul-betul bisa dirasakan oleh anak-anak Indonesia," katanya.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan wilayah perlu ikut mengawasi program tersebut. Dengan begitu, program MBG dari Presiden Prabowo Subianto bisa melangkah dengan baik.

"Ini program pertama dan multiplier effect-nya bakal besar sekali. Kami mendukung program ini dan kami juga kudu ikut mengawasi aktivitas nan ada, sehingga program ini bisa tersentuh sesuai dengan angan Bapak Presiden," katanya.

(aik/idn)