BGN Mau Kurangi Jumlah Penerima MBG: SMA High Class Tak Perlu

Jakarta -

Pemerintah bakal mengevaluasi jumlah penerima faedah Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengurangan bakal ditujukan kepada penerima faedah nan dinilai merupakan kelas atas, seperti siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) elit.

Langkah ini merupakan salah satu upaya refocusing agar penerima faedah MBG tepat sasaran. Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga lainnya.

"Contohnya, siswa SMA mungkin tidak perlu lagi menerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi SMA-SMA nan high class, nan duit saku siswanya sudah Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu per hari. Mereka mungkin tidak perlu lagi menerima program ini," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, di DPR RI, Senin (15/6) kemarin.

Mengurangi jumlah penerima faedah pada SMA nan dinilai kelas atas bakal memangkas 8 juta penerima. Ia meyakini meski dilakukan pengurangan, tidak bakal mengurangi prinsip dari peningkatan gizi kepada penerima faedah nan layak menerima.

"Itu baru salah satu contoh nan sedang kami exercise. Dari simulasi sementara, jumlah penerima faedah dapat berkurang sekitar 8 juta orang. Namun kami tidak menghilangkan prinsip intervensi gizi nan dilakukan pemerintah. Refocusing ini diperlukan agar support pemerintah lebih tepat sasaran, sehingga tujuan peningkatan gizi tetap tercapai dengan penggunaan anggaran nan lebih efisien," jelasnya.

Untuk nomor final berapa jumlah penerima ke depan dan nomor nan bakal dikurangi berapa tetap dalam tahap pembahasan. Ia hanya memastikan efisiensi bakal dilakukan pemerintah.

"Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat. Saat ini kami tetap melakukan exercise dan pembahasan berbareng Kementerian Keuangan serta Bappenas, sehingga angkanya belum final. Namun nan jelas bakal ada efisiensi lagi," jelasnya.

Pengurangan penerima faedah ini tentu bakal berakibat pada kebutuhan anggaran program MBG. Arumsari mengatakan pagu sugestif BGN pada 2027 nan sebelumnya mencapai sekitar Rp 270,2 triliun untuk melayani 81,5 juta penerima faedah tetap bakal dievaluasi.

Menurutnya, pemerintah tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran seiring proses refocusing nan dilakukan berbareng Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

"Yang jelas bakal ada efisiensi lagi. Kami tetap meng-exercise berapa nan bisa kita efisiensikan lagi. Tujuannya agar intervensi gizi tetap tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus," tutupnya.

(ada/ara)